Menteri PU Dody Hanggodo tampil dengan pendekatan yang tenang, sistimatis dan penuh keberpihakan kepada rakyat.
Menteri PU Dody Hanggodo dapat keluhan dari Kadin bahwa swasta kapok garap proyek pemerintah. Skema KPBU dinilai rumit dan minim kepastian.
menitindonesia, JAKARTA – Keluhan keras datang dari kalangan pengusaha swasta kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo. Di hadapan para peserta acara Creative Infrastructure Financing (Creat FF) 2025, Dody mengungkap bahwa para pelaku usaha kini mulai kapok menggarap proyek pemerintah, terutama yang menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Keluhan itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dhony Rahajoe. “Pak Dhony sempat bisik-bisik, katanya swasta agak kapok bermain di KPBU,” ungkap Dody dalam forum yang digelar di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Selasa (3/6/2025).
Pernyataan ini memicu perhatian serius dari berbagai kalangan. Pasalnya, KPBU merupakan tumpuan pemerintah dalam menambal keterbatasan anggaran negara untuk membangun infrastruktur strategis.
Karikatur alur KPBU
Swasta Frustrasi, Pemerintah Mengakui
Dody tak menampik bahwa kementeriannya kerap hanya menjadi regulator dan pembuat kebijakan, tanpa bisa menyentuh langsung dinamika di lapangan. Namun, ia menegaskan pentingnya membangun komunikasi dan mencari solusi konkret agar dunia usaha tak lari dari proyek infrastruktur negara.
“Apa yang bisa kita support agar kekapokan ini tidak berulang. Karena tanpa swasta, kita nggak akan mampu, apalagi dalam kondisi fiskal yang terbatas,” kata Dody terbuka.
Dody juga menekankan bahwa proyek pembangunan tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan aktif sektor swasta. Karena itu, jika pengusaha lokal saja merasa enggan, bagaimana bisa pemerintah meyakinkan investor asing untuk masuk?
“Kalau swasta lokal saja kapok, bagaimana kita mengundang investor asing? Logikanya segampang itu,” ujar Dody, memberi sinyal bahwa perbaikan ekosistem investasi sangat mendesak dilakukan.
Akar Masalah KPBU: Rumit, Lambat, dan Minim Kepastian
Keluhan dunia usaha terhadap skema KPBU bukan hal baru. Banyak yang menilai proses pengadaan proyek KPBU terlalu rumit, pengambilan keputusan lambat, serta kepastian hukum dan pembagian risiko tidak seimbang. Tak sedikit proyek yang mangkrak karena birokrasi tak kunjung rampung.
Pemerintah diharapkan segera melakukan review total terhadap prosedur KPBU, termasuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan transparansi, dan memperpendek rantai birokrasi.
