menitindonesia, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam upaya memperluas inklusi dan literasi keuangan di wilayahnya.
Hal ini dibahas dalam audiensi antara Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi dan Kepala OJK Sulawesi Selatan dan Barat, Moch. Muchlasin di kantor Gubernur Sulsel, Selasa (10/6/2025).
Pertemuan ini menekankan pentingnya pelaksanaan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai strategi utama mendorong akses keuangan yang inklusif, terutama di pedesaan dan daerah terpencil.
“TPAKD menjadi strategi penting dalam membuka akses keuangan yang adil dan merata. Kami ingin masyarakat desa juga dapat menikmati layanan keuangan seperti tabungan digital, pinjaman produktif, hingga asuransi,” ujar Fatmawati.
BACA JUGA:
Pemprov Sulsel dan Pemkab Maros Masuk Nominasi TPKAD Award 2025
Fatmawati menegaskan komitmen Pemprov Sulsel dalam memperluas jangkauan layanan keuangan melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan edukasi masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor.
“Kolaborasi dengan OJK sangat penting agar program ini menyentuh pelaku usaha mikro, petani, dan UMKM secara langsung,” tambahnya.
Kepala OJK Sulselbar, Muchlasin, menyebutkan bahwa TPAKD merupakan forum koordinasi antarinstansi di daerah yang dirancang untuk mempercepat akses keuangan masyarakat, khususnya sektor-sektor ekonomi lokal.
“Dengan semangat SIKOKO—sinergi, komitmen, dan konsistensi—kami dorong inovasi daerah, termasuk literasi keuangan syariah dan transaksi digital di pedesaan,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi kinerja TPAKD Sulsel yang dinilai progresif dan menjadi rujukan nasional, ditandai dengan penghargaan TPAKD Award 2025.
Dalam kesempatan itu, OJK turut memaparkan data kinerja sektor jasa keuangan Sulsel per Maret 2025. Aset perbankan mencapai Rp204,99 triliun, tumbuh 5,91% secara tahunan. Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp137,34 triliun naik 6,55%, sementara penyaluran kredit mencapai Rp165,78 triliun, tumbuh 3,76%.
Rinciannya, kredit produktif sebesar Rp83,39 triliun dan kredit konsumtif Rp76,89 triliun. Sektor pasar modal juga mencatat peningkatan signifikan, dengan jumlah investor mencapai 409.932 atau naik 19,15% secara tahunan. Nilai transaksi saham tercatat sebesar Rp6,09 triliun.
Dengan pertumbuhan ini, Sulsel dipandang memiliki potensi besar dalam pengembangan layanan keuangan, baik digital maupun konvensional. Pemerintah dan OJK sepakat memperkuat sinergi demi terciptanya sistem keuangan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.
Audiensi ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat OJK, termasuk Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Budi Susetiyo, serta perwakilan Pemprov Sulsel, seperti Plt Kepala Biro Ekonomi Pembangunan dan Plt Kepala BKAD.
