menitindonesia, MAKASSAR — Kenaikan harga beras di Kota Makassar dan sekitarnya dalam sebulan terakhir dinilai tidak wajar oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sekretaris Daerah (Sekprov) Sulsel, Jufri Rahman, menyebut lonjakan harga ini sebagai anomali, apalagi terjadi di tengah stok beras yang dinilai melimpah.
“Kalau stok kita berlebih, lalu harga naik, itu anomali. Jangan-jangan ada yang menumpuk. Tidak ada kenaikan harga yang normal kalau kondisinya seperti ini,” kata Jufri di Kantor Gubernur Sulsel, Senin, (07/7/2025)
Jufri mengungkapkan, Pemprov melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) akan segera melakukan intervensi pasar untuk menstabilkan harga. Bentuk intervensi yang disiapkan antara lain adalah pelaksanaan pasar murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM).
“Kalau harga mulai naik, maka pasti akan ada intervensi. Harapannya, harga bisa segera kembali stabil,” ujarnya.
BACA JUGA:
Pemprov Sulsel Genjot Pembangunan PSN Bendungan Jenelata, Kejati Turun Dampingi
Sebelumnya, sejak Sabtu, 5 Juli 2025, harga beras di Pasar Pa’baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, mengalami kenaikan bertahap. Pedagang menyebut lonjakan ini terjadi merata di berbagai wilayah.
Salah satu pedagang, Daeng Nambung (30), mengatakan, harga beras biasa per karung (25 kg) naik dari Rp330 ribu menjadi Rp350 ribu. Jenis premium bahkan tembus Rp400 ribu per karung, dari sebelumnya Rp380 ribu.
“Harga eceran juga naik. Yang per kilo dari Rp13.000 jadi Rp15.000. Per liter naik dari Rp11.000 jadi Rp12.000,” ungkapnya.
Kenaikan ini berdampak pada perilaku belanja konsumen. Menurut Daeng Nambung, sejumlah pelanggan mulai beralih dari beras premium ke jenis kualitas biasa karena harga yang makin tinggi.
Sementara itu, Perum Bulog Subdivre Makassar memastikan stok beras di wilayah Makassar dan sekitarnya mencapai 16.761 ton per April 2025. Jumlah ini disebut cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga sembilan bulan ke depan.
“Stok kita sangat aman, tidak ada masalah dari sisi ketersediaan,” ujar Kepala Bulog Subdivre Makassar, Harisun, pada 12 April 2025 lalu.
Pemerintah Provinsi Sulsel kini mewaspadai kemungkinan adanya praktik penimbunan yang turut memicu kenaikan harga di pasaran.
