menitindonesia, MAKASSAR – Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, menegaskan komitmen lembaganya untuk mengawal hak anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap mendapat tempat di sekolah negeri, di tengah gelombang protes terkait Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.
Hal ini ia sampaikan saat menerima aksi unjuk rasa dari Laskar Merah Putih (LMP) Sulawesi Selatan di halaman Kantor DPRD Makassar, Selasa, (15/07/2025).
“Tidak boleh ada satu pun anak tidak mampu yang terhalang masuk sekolah negeri karena sistem atau birokrasi. Kalau dipaksakan ke sekolah swasta tanpa subsidi, itu sama saja membunuh pendidikan,” tegas Ari.
Ia membantah keras anggapan bahwa DPRD, khususnya Komisi D, tidak hadir dalam persoalan pendidikan rakyat. Ari menyatakan bahwa dirinya konsisten menyuarakan keadilan pendidikan bahkan sebelum polemik SPMB mencuat.
BACA JUGA:
DPRD Makassar Siapkan Perda Pesantren, Tegaskan Perlawanan terhadap Radikalisme
“Kalau dibilang dewan tidak peduli, itu tidak benar. Kita bisa telusuri rekam jejaknya. Saya dari awal selalu dorong agar semua anak bisa sekolah di negeri,” ujarnya.
Menurutnya, pemaksaan masuk sekolah swasta tanpa jaminan dukungan dari pemerintah adalah pelanggaran terhadap semangat konstitusi.
Ari juga menyampaikan bahwa Komisi D telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Wali Kota Makassar guna memastikan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan yang layak.
“Kami akan segera tindak lanjuti aspirasi ini melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak-pihak terkait. Kami ingin mencari solusi konkret agar tidak ada lagi anak Makassar yang gagal sekolah karena sistem,” jelasnya.
Sebelumnya, ratusan massa Laskar Merah Putih menggelar aksi di DPRD Makassar. Mereka menuntut Wali Kota mencopot Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Achi Soleman, yang dinilai gagal mengelola SPMB 2025 secara adil.
LMP juga meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan praktik nepotisme dalam jalur afirmasi serta mendesak DPRD mengambil langkah nyata melalui forum RDP.
