Kepala BPOM Prof Taruna Ikrar menunjukkan Piagam Penghargaan Indeks Reformasi Hukum 2025 dengan nilai sempurna 100, menegaskan komitmen BPOM membangun regulasi kuat, layanan transparan, dan perlindungan nyata bagi masyarakat.
BPOM mencetak tonggak nasional. Di bawah kepemimpinan Taruna Ikrar, lembaga ini menembus nilai sempurna 100 Indeks Reformasi Hukum 2025, capaian yang ditegaskan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sebagai reformasi yang berdampak langsung bagi publik.
menitindonesia, JAKARTA — Reformasi hukum sering kali terdengar sebagai jargon birokrasi. Namun di sebuah ruangan refleksi akhir tahun Kementerian Hukum, Kamis, 18 Desember 2025, reformasi itu menjelma menjadi sesuatu yang konkret: layanan publik yang lebih cepat, regulasi yang lebih pasti, dan perlindungan negara yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Pada momen itulah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatatkan tonggak penting. Untuk keempat kalinya secara berturut-turut, BPOM meraih nilai sempurna 100,00 dalam Indeks Reformasi Hukum (IRH) 2025, dengan predikat AA (Istimewa). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, dalam agenda Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum.
Di antara 91 kementerian/lembaga dan 519 pemerintah daerah yang dinilai secara nasional, BPOM menjadi satu dari hanya empat lembaga negara yang berhasil meraih skor sempurna—bersama BPK, Bakamla, dan BPIP. Sebuah capaian yang menempatkan BPOM benchmark reformasi hukum nasional.
Reformasi Hukum Bukan Angka, Tapi Dampak
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan, IRH tidak boleh dipahami sebagai lomba administratif semata. Indeks ini, menurutnya, adalah alat ukur untuk memastikan hukum benar-benar bekerja bagi rakyat.
“Indeks Reformasi Hukum adalah ukuran seberapa jauh reformasi hukum mampu menghadirkan birokrasi yang kapabel, regulasi yang efektif, dan pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Supratman saat memberi sambutan di Hotel Mercure, Kemayoran, Jakarta, Kamis (18/12/2025).
Dalam konteks itulah, capaian BPOM dinilai relevan dengan arah besar transformasi hukum nasional. Terlebih, Kementerian Hukum tengah bersiap meluncurkan Super Apps layanan hukum, sebagai upaya menyederhanakan akses publik, memperkuat transparansi, dan mengakhiri fragmentasi layanan digital antarlembaga.
“Super Apps akan mempercepat dan mempermudah layanan hukum bagi masyarakat, meningkatkan kepastian layanan, serta mendukung transformasi digital yang konsisten,” tambahnya.
Fondasi Pengawasan yang Melindungi
Bagi Kepala BPOM Prof Taruna Ikrar, nilai sempurna IRH bukanlah tujuan akhir. Ia menegaskan bahwa reformasi hukum adalah fondasi pengawasan obat dan makanan, sektor yang langsung bersentuhan dengan keselamatan jutaan warga.
“Nilai IRH 100 ini, adalah bukti bahwa reformasi hukum di BPOM kami arahkan untuk melindungi masyarakat,” tegas Taruna Ikrar.
Menurutnya, reformasi hukum di BPOM dibangun melalui tiga pilar utama: regulasi yang adaptif terhadap sains dan teknologi, penegakan hukum yang tegas, serta layanan publik yang transparan dan cepat berbasis digital.
Digitalisasi layanan—mulai dari perizinan, pengawasan, hingga pengaduan masyarakat—menjadi instrumen penting untuk memastikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, sekaligus perlindungan maksimal bagi konsumen.
“Pelaku usaha mendapat kepastian. Masyarakat memperoleh perlindungan. Inilah esensi reformasi hukum yang kami jaga,” ujar Taruna.
Konsistensi yang Dibangun Bertahun-tahun
Capaian IRH 2025 ini, memang bukan hasil instan. Sejak 2022, BPOM secara konsisten mempertahankan predikat AA (Istimewa), dengan tren nilai yang terus meningkat: dari 96,25 pada 2022, menjadi 99,01 pada 2023, hingga akhirnya mencapai nilai sempurna pada 2024 dan 2025.
Konsistensi ini mencerminkan pendekatan reformasi yang berkelanjutan—bukan hanya untuk memenuhi indikator, tetapi membangun ekosistem hukum yang berintegritas dan terhubung lintas sektor.
Di tengah tuntutan publik akan negara yang hadir dan melindungi, capaian BPOM menegaskan satu pesan penting: reformasi hukum bukan slogan, melainkan kerja nyata yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
Dengan nilai sempurna IRH 2025, BPOM menegaskan posisi sebagai institusi pengawasan yang profesional, berintegritas, dan modern—sekaligus menegaskan bahwa ketika hukum dikelola dengan serius, kepercayaan publik akan tumbuh dengan sendirinya. (AE)
