menitindonesia, MAKASSAR – DPRD Kota Makassar menerima aspirasi massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Biasa di ruang Aspirasi DPRD Makassar, Kamis (12/3/2026).
Massa yang didominasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Anjungan Pantai Losari itu memprotes rencana relokasi yang dinilai dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah Kota Makassar.
Aspirasi tersebut diterima langsung oleh Ketua Komisi C DPRD Makassar, Azwar Rasmin. Ia menegaskan pihaknya akan segera memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta pengelola kawasan dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Kami sudah mendengar poin-poin keberatan para pedagang. Persoalan ini akan segera kami RDP-kan dengan menghadirkan OPD terkait dan pengelola kawasan agar ada penjelasan teknis sekaligus mencari solusi terbaik,” kata Azwar.
Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Makassar dari Fraksi Mulia, H. Muchlis A. Misbah, juga mengambil langkah cepat dengan menghubungi pihak pengelola kawasan di lapangan. Ia meminta agar rencana penertiban atau penggusuran ditunda sementara waktu.
BACA JUGA:
DPRD Makassar Minta Orang Tua Awasi Anaknya Main Tembak-tembakan
Menurut Muchlis, penertiban di tengah bulan suci Ramadhan dinilai kurang tepat secara kemanusiaan.
“Saya sudah meminta pengelola agar menunda segala bentuk tindakan penertiban sampai Lebaran selesai. Setelah itu kita duduk bersama dalam RDP untuk mencari jalan keluar,” tegasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Makassar dr. Udin Saputra Malik mengingatkan pemerintah agar tidak bersikap diskriminatif dalam penegakan aturan terhadap para pedagang.
Ia menekankan bahwa pemerintah harus menyiapkan solusi yang adil sebelum melakukan penertiban.
“Prinsipnya harus win-win solution. Sebelum menertibkan, pemerintah wajib menyiapkan lokasi pengganti yang layak. Selain itu, aturan harus ditegakkan secara adil, baik kepada pedagang kecil maupun besar,” jelas Udin.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Rakyat Biasa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah kota, di antaranya menolak relokasi tanpa dialog terbuka, mendesak adanya kajian sosial-ekonomi sebelum pemindahan, meminta pencopotan Kepala UPT Pengelola Anjungan Pantai Losari, serta menagih janji politik Wali Kota Makassar terkait perlindungan dan pemberdayaan PKL.
DPRD Makassar memastikan akan mengawal aspirasi para pedagang hingga ditemukan solusi yang tidak merugikan masyarakat kecil, sekaligus tetap menjaga penataan kawasan wisata Pantai Losari.
