menitindonesia, MAROS – Pemerintah Kabupaten Maros menyatakan kesiapan mendukung kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama satu hari dalam sepekan.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka penghematan energi nasional di tengah tekanan global.
Langkah tersebut diambil sebagai respons atas gejolak internasional, termasuk konflik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga minyak dunia. Pemerintah pusat pun mendorong efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM), termasuk di sektor perkantoran.
Bupati Maros, Chaidir Syam, menegaskan pihaknya siap menjalankan kebijakan tersebut. Namun, implementasi masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.
“Kami siap, tapi masih menunggu juknis terkait teknis pelaksanaan WFH,” katanya, selasa (24/3/2025).
BACA JUGA:
Salat Id di Maros Berlangsung Khidmat, Wabup Ungkap Capaian dan Tantangan Daerah
Ia menekankan, kejelasan aturan sangat krusial agar kebijakan ini berjalan efektif tanpa mengganggu kinerja ASN. Menurutnya, produktivitas tetap harus terjaga meski bekerja dari rumah.
Chaidir juga memastikan layanan publik tidak akan terdampak. Khusus instansi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, akan diberlakukan pengaturan tersendiri.
“Pelayanan publik tetap jadi prioritas. Harus dipastikan masyarakat tetap terlayani maksimal,” jelasnya.
Di sisi lain, kebijakan WFH dinilai berpotensi besar menekan konsumsi BBM. Dari sekitar 11 ribu ASN di Maros, termasuk PPPK paruh waktu, diperkirakan sekitar 5.000 orang bisa bekerja dari rumah.
Dengan asumsi pengeluaran harian kendaraan roda dua Rp20 ribu dan mobil Rp50 ribu, potensi penghematan mencapai Rp250 juta per hari.
“Kalau setengah ASN WFH, penghematannya bisa sangat signifikan,” ungkap Chaidir.
Sementara itu, mekanisme pengawasan kinerja ASN selama WFH masih menunggu aturan lanjutan. Sistem pelaporan akan disusun agar tetap terukur dan akuntabel.
“Termasuk pelaporan kinerja ASN, itu juga kami tunggu juknisnya,” tambahnya.
Salah satu ASN, Ikbal, menilai kebijakan ini relevan di tengah tingginya konsumsi BBM.
“Kalau tujuannya efisiensi energi nasional, ini masuk akal. Pengurangan mobilitas harian bisa berdampak besar kalau dilakukan bersama,” ujarnya.
