Yudi Purnomo: Kalau sumbernya dari hasil korupsi, jet itu harus dirampas dan dilelang atau dimanfaatkan untuk kepentingan publik. (ist)
KPK buru jet pribadi hasil korupsi dana operasional Papua senilai Rp1,2 triliun. Jet mewah itu diduga dibeli tunai oleh pejabat Papua melalui jalur ilegal saat menjabat. Lokasi jet masih misterius, diduga berada di luar negeri dan terkait dengan jaringan korupsi mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe.
Eks Penyidik KPK, Yudi Purnomo, mendesak penyitaan segera agar negara tak kecolongan.
menitIndonesia, JAKARTA – Sebuah jet pribadi diduga menjadi simbol paling mencolok dari kerakusan elite daerah. Dibeli tunai melalui dana operasional kepala daerah Papua, pesawat mewah ini kini jadi buruan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tapi keberadaannya masih misterius. Disembunyikan. Dirahasiakan.
Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, angkat bicara soal peliknya penyitaan jet pribadi hasil korupsi itu. Ia berharap KPK segera mengamankan jet tersebut sebelum lenyap dari radar hukum.
“Kalau memang sumbernya dari hasil tindak pidana korupsi, jet itu harus dirampas negara dan dilelang atau dimanfaatkan untuk kepentingan publik,” ujar Yudi, Selasa (17/6/2025).
Jet pribadi ini terungkap dalam pengembangan kasus megakorupsi yang melibatkan mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe. Nilai kerugian negara dalam perkara ini ditaksir mencapai Rp 1,2 triliun.
Dalam proses penyidikan, KPK menemukan indikasi kuat bahwa dana operasional kepala daerah Papua digunakan untuk membeli jet pribadi tersebut. Transaksi dilakukan oleh Deus Enumbi, Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Papua, yang diduga berkomplot dengan Lukas. Keterlibatan warga negara Singapura bernama Gabriel Isaak dalam pembelian ini makin memperkeruh upaya penegakan hukum.
Karikatur Berita
Lokasi Jet Dirahasiakan, KPK Masih Melacak
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengakui pihaknya sudah mengantongi sejumlah informasi soal keberadaan jet. Namun, lokasinya masih dirahasiakan demi penyelidikan lebih lanjut.
“Kami sudah terinformasi, tinggal memastikan saja. Tapi sementara statusnya masih kami rahasiakan,” ujar Setyo.
Bahkan, ia membuka peluang untuk menitipkan jet tersebut di negara lain jika tidak memungkinkan dibawa ke Indonesia. Yang penting, kata Setyo, posisi dan statusnya tetap aman, tak berubah, dan tak bisa dipindahtangankan.
Koordinasi Lintas Negara Jadi Kunci
Yudi Purnomo menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga, termasuk antarnegara, dalam perburuan aset mewah ini. Menurutnya, penyitaan jet akan berdampak besar bagi upaya pemulihan kerugian negara.
“Ini bukan mobil yang bisa diparkir di garasi. Jet butuh hanggar, bandara, dan izin otoritas penerbangan. KPK tak bisa kerja sendiri,” jelas Yudi.
Bila benar jet ini dibeli dengan uang rakyat, keberadaannya bukan hanya barang bukti. Ia adalah simbol kejahatan yang harus ditanggalkan.
Simbol Korupsi dan Harapan Publik
Kasus ini kembali membuka luka lama publik Papua. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan rakyat, malah dialihkan menjadi alat pamer kekuasaan.
Kini, masyarakat hanya bisa menanti: akankah jet mewah itu akhirnya terbang kembali—bukan untuk membawa penumpang kaya raya—tapi untuk menjadi bukti bahwa hukum masih bekerja di negeri ini?
