menitindonesia, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar mulai mematangkan arah pembangunan tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang digelar di Hotel Novotel Makassar, Kamis (29/1/2026).
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan RKPD 2027 memiliki posisi strategis sebagai instrumen untuk menjaga kesinambungan program pembangunan sekaligus mempercepat pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Menurut Munafri, tahun 2027 merupakan fase penguatan dan konsolidasi pelaksanaan RPJMD. Karena itu, perencanaan pembangunan harus disusun secara matang, terukur, dan selaras dengan visi pembangunan daerah.
“RKPD tidak boleh dimaknai sebagai dokumen tahunan semata. Ini adalah instrumen strategis untuk memastikan konsistensi kebijakan, kesinambungan program, dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan,” ujar Munafri.
BACA JUGA:
Pemkot Makassar Serius Bangun Transportasi Publik, Appi Hadiri Forum Indonesia on the Move
Ia kembali menegaskan visi pembangunan Kota Makassar 2025–2029, yakni Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan, sebagai landasan utama penyusunan RKPD 2027. Visi tersebut diharapkan mampu menjembatani arah kebijakan RPJMD dengan implementasi program dan kegiatan perangkat daerah.
Munafri menekankan penyusunan RKPD harus berbasis data dan indikator kinerja, serta dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Aspirasi masyarakat, kata dia, perlu dihimpun melalui pendekatan top-down dan bottom-up secara simultan.
“Prinsip utama yang harus kita pegang adalah keberlanjutan. Program yang sudah dirintis harus diperkuat, disempurnakan, dan diakselerasi dampaknya, terutama yang langsung menyentuh kesejahteraan masyarakat dan daya saing Kota Makassar,” tegasnya.
Ia menjelaskan, keberlanjutan pembangunan tidak hanya sebatas kelanjutan kegiatan secara administratif, tetapi memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat dan mampu menjawab tantangan pembangunan perkotaan yang terus berkembang.
Munafri juga meminta seluruh perangkat daerah menindaklanjuti hasil forum secara serius dan mengintegrasikannya dalam penyempurnaan rancangan awal RKPD 2027, sekaligus menjadi dasar penyusunan rencana kerja perangkat daerah yang selaras dan sinergis.
“Seluruh aktivitas perangkat daerah harus terukur outcome dan impact-nya sesuai target kinerja yang telah ditetapkan,” katanya.
Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Makassar Tahun 2027 ini dihadiri unsur DPRD Kota Makassar, Ketua TP PKK, Sekretaris Daerah, perwakilan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, jajaran perangkat daerah, akademisi, mitra pembangunan, organisasi masyarakat, serta perwakilan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.
