Taruna Ikrar tegaskan penguatan data ASN BPOM sebagai fondasi kebijakan berbasis digital.
Di bawah kepemimpinan Taruna Ikrar, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat capaian strategis dengan menembus peringkat ke-6 nasional Indeks Kualitas Data (IKD) ASN, meraih skor hampir sempurna: 99,66.
menitindonesia, JAKARTA — Transformasi digital di tubuh birokrasi sering kali berhenti pada konsep. Namun di BPOM, langkah itu menjelma menjadi capaian nyata. Berdasarkan penilaian terbaru Badan Kepegawaian Negara (BKN) per 31 Maret 2026, BPOM masuk jajaran elite dari 83 kementerian/lembaga negara dalam kualitas pengelolaan data ASN.
Nilai tinggi yang diraih bukan hanya soal angka, melainkan refleksi dari sistem yang semakin presisi, terintegrasi, dan adaptif terhadap kebutuhan organisasi modern.
Capaian ini menandai perubahan penting dalam tata kelola ASN di BPOM. Akurasi data yang tinggi memastikan seluruh profil pegawai—mulai dari kepangkatan hingga kompetensi—tervalidasi secara real-time dalam sistem nasional. Dampaknya terasa langsung pada efisiensi layanan kepegawaian, mulai dari kenaikan pangkat hingga pensiun yang kini lebih cepat dan minim kesalahan.
“Kualitas data yang solid juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Pengambilan keputusan berbasis data menjadi fondasi dalam pengembangan karier dan distribusi talenta ASN di lingkungan BPOM,” ujar Kepala Biro Sumber Daya Manusia BPOM RI, Irwansyah, MSi.
Komitmen Taruna Ikrar Perkuat Budaya Data
Kepala BPOM, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed, Ph.D., menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran.
“Ini capaian peringkat yang sesuai harapan. Kita ingin memastikan setiap kebijakan berbasis data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Data yang kuat akan melahirkan kebijakan yang tepat,” ujar Taruna di kantornya, Kamis (9/4/2026).
Ia menambahkan, transformasi digital di BPOM tidak akan berhenti pada capaian ini. Penguatan sistem, integrasi data, dan pembangunan budaya literasi data akan terus menjadi prioritas utama.
“Ini momentum untuk melangkah lebih jauh. Kita ingin BPOM menjadi rujukan dalam tata kelola ASN berbasis digital,” katanya.
Keberhasilan BPOM menembus 10 besar nasional didorong oleh digitalisasi sistem yang terintegrasi dengan platform pusat BKN, budaya pemutakhiran data mandiri (PDM) di kalangan pegawai, serta mekanisme verifikasi berjenjang yang ketat untuk menjaga kualitas data.
Peringkat ke-6 ini menjadi pijakan penting bagi BPOM untuk terus melangkah lebih progresif di tengah tuntutan reformasi birokrasi yang semakin kompleks.
