Nurdin Halid Ancam Copot Sekretaris Golkar Takalar. Hasbi Lodang: Ini Pelanggaran HAM

Sekretaris Golkar Takalar - H. Nawir Rahman, diusulkan dicopot oleh NH jelang Musda X Golkar Sulsel di Jakarta.

Sikap Nurdin Halid melawan Rekomendasi Ketua Umum Airlangga Hartarto dinilai oleh penggiat Gerakan Demokrasi dan HAM Sulawesi Selatan Hasbi Lodang sebagai sikap pecundang. Penunjukan Plt Ketua dan Sekretaris jelang Musda, pun masuk kategori pelanggaran hak azasi manusia. “Proses suksesi partai itu harus profesional dan tetap beretika,” kata Hasbi.

menitindonesia.com, MAKASSAR – Pertarungan di Musda X Partai Golkar Sulsel, semakin panas. Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Takalar. H. Nawir Rahman, diusulkan dicopot oleh Plt Ketua Golkar Sulsel, Nurdin Halid (NH). Menurut Nawir, sebelumnya dia dipaksa menandatangani dukungan kepada Hamka B Kady, bakal calon ketua yang dijagokan oleh NH.

Setelah Nawir menanda tangani surat dukungan ke Supriansa, Plt. Ketua Golkar Takalar, Annas GS belum mau membubuhkan tandatangannya. Alasannya biar di Jakarta saja, baru dia bubuhkan tanda tangan sebagai Plt. Ketua Golkar Takalar. Sebelumnya, Annas GS sudah mengisyaratkan, bahwa sudah ada dukungan Takalar melalui Sekretarisnya, Nawir. Soal dia belum teken, itu urusan belakangan.

Plt Ketua Golkar Takalar Annas GS berkoordinasi dengan Tokoh Pembaharu Golkar Sulsel, Rusdin Abdullah. Annas bilang, dia masuk Golkar, dulu diajak Pak Rudal.

Annas GS malah menegaskan, jika dirinya punya hubungan kekerabatan dengan Supriansa. Selain itu, Annas juga bilang bahwa keberadaannya di Partai Golkar karena diajak oleh tokoh pembaharu Golkar Sulsel, Rusdin Abdullah. “Pak Rusdin Abdullah yang mengajak saya masuk Golkar, dan menyuruh mendukung Nurdin Halid menjadi Gubernur, kemarin. Itu sejarahnya saya masuk Golkar. Jadi saya tidak bisa dipisahkan Pak Rudal. Saya dukung NH di Pilgub kemarin karena diajak Pak Rudal,” ujar Annas menjelaskan jati dirinya di Golkar.

Bahkan Annas sering membisik ke Rudal di saat ngopi bareng di Warkop Phunam, Jalan Boulevar, Panakukang, Makassar. Entah apa yang dibisikkannya. Rudal hanya senyum-senyum. Setelah berbisik, Annas GS lalu bilang, “Sekarang saya bukan lagi penggerak massa di Golkar, tapi saya sudah jadi pemilik suara di Musda. Nah, saya ini mau damaikan Pak Rudal sama Pak NH. Tujuanku, begitu bos. Saya mau nanti Gubernurku dari Golkar,” ujar Annas GS saat ngopi bersama Rudal di Warkop Phunam, Minggu, (26/7) lalu.

Kemarin, Senin (27/7), santer dikabarkan H Nawir Rahman bakal digusur dari Sekretaris Golkar Takalar. NH keberatan karena Nawir ikut menandatangani surat dukungan ke Supriansa. Menurut Nawir, sebelumnya, oleh NH dia dipaksa mendukung Hamka B Kady atau Kadir Halid. Tapi Nawir menolaknya karena ia memilih mengikuti arahan Rusdin Abdullah dan sejumlah Bupati Golkar yang mendukung rekomendasi (diskresi) Ketua Umum yang diberikan ke Supriansa.

Penggiat Gerakan Pro Demokrasi dan HAM di Sulsel, Hasbi Lodang, menyayangkan sikap Nurdin Halid yang dinilainya tidak profesional memimpin partai, malah cenderung merusak nilai-nilai demokrasi. Menurut mantan demonstran Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi (AMPD) era 98 itu, politik klanisme atau politik  dinasti itu menjadi penghalang proses demokrasi yang elegan.

“Seharusnya Golkar Sulsel belajar di Pilgub dan di Pemilu 2019. Golkar kalah di Pilgub dan kehilangan lima kursi di DPRD Provinsi karena strategi Golkar keliru. Ini yang Nurdin Halid harus renungkan, instropeksi diri. Jangan egois memimpin partai. Musda menjadi momen yang tepat bagi Golkar untuk melakukan konsolidasi demokrasi, hindari konflik dan jangan terbelah. Kalau memelihara Konflik, Golkar akan makin terpuruk nanti,” ujar mantan Komisaris BUMN ini.

Alumni Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin itu, juga memberikan empati terhadap kader Golkar yang dicopot menjelang Musda Golkar digelar. Pemerhati Hak Azasi dan Demokrasi ini, bilang bahwa pencopotan mereka adalah pelanggaran hak azasi. “Jika pencopotan dan pencabutan hak suara mereka di Musda karena soal pilihan yang berbeda dengan Nurdin Halid, maka ini bisa diadukan ke Komnas HAM. Ini pelanggaran Hak Azasi Manusia. Parah,” ujar Hasbi L.

Ketika dikonfirmasi ke Annas GS atas rencana mencopot sekretarisnya Nawir, Annas GS menanggapinya datar. “Ini sebenarnya pertarungan kepentingan yang membuat dilematis kami-kami. Di satu sisi, Nawir sebenarnya sudah pernah mau mundur karena mau jadi Profesor, tapi belum mundur, malah ikut mendukung Supri (panggilan Supriansa). Sedangkan saya belum tandatangan, karena posisi saya terjepit. Jadi saya bilang belakanganpi saya tentukan sikap,” ujar Annas, lugu.

Begitulah. Pertarungan faksi status quo yang dikomandani oleh NH dan faksi pembaharu yang diprakarsai oleh Rusdin Abdullah, semakin meruncing. Akhirnya Musda Golkar, ditarik oleh DPP ke Jakarta, dan penyelenggara Musda diambil alih oleh DPP. Selain tak mendapat izin karena alasan Covid-19, juga belum melunaknya sikap Nurdin Halid atas adanya diskresi dari Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Kabarnya NH bersikap disklaimer (diam) atas surat sakti Ketum Airlangga Hartarto. Malah NH justru menunjukkan gestur politik menolak rekomendasi Airlangga itu. Pemerhati Demokrasi dan Hak Azasi Manusia, Hasbi Lodang, menganggap gestur NH ini justru menonjolkan mental pecundang ketimbang mental pemimpin yang patut loyal pada kebijakan lebih tinggi. “Sebenarnya ini tidak menarik diamati. Tapi ada unsur yang merusak proses demokrasi, jadi wajar kalau kita mengamati dan melontarkan kritik, tanpa harus mencampuri dinamika internal mereka,” terang mantan demonstran 98 ini. (nabila)

 



TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini