Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKAI Jakarta, Mujiyono. (Foto: Ist_Menit)
Lonjakan positif corona di Jakarta gawat – Pemprov DKI, setiap hari, mencatat corona tembus 2000 kasus lebih. Rumah Sakit rujukan di Jakarta sudah mulai keteter. Over load pasien. “Gubernur harus segera bertindak, bukan lagi pakai rem darurat, tapi kembali lakukan PSBB ketat,” kata Mujiyono.
menitindoinesia, JAKARTA – Penyebaran virus corona (COVID-19) di DKI Jakarta, sudah memasuki fase gawat. Jumlah tempat tidur untuk kamar isolasi yang tersedia 6.663 ranjang, kini sudah terpakai 5.691 pasien. Tingginya lonjakan kaus positif corona, sudah sulit dibendung. Bed Occupancy Ratio rumah sakit sudah memasuki angka kritis.
Kondisi tersebut, membuat Anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Mujiyono mengaku khawatir atas pergerakan penularan Covid-19 di DKI yang tak terkendali lagi. Terlebih, saat ini ada libur Natal dan Tahun Baru 2021, yang mengakibatkan banyak orang keluar-masuk Jakarta.
Karena itu, Mujiyono mendesak Gubernur DKI Anies Baswedan, segera mempertimbangkan kebijakan Rem Darurat atau Emergency Brake Policy, dengan kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Ketat.
Namun, sebelum PSBB Ketat diberlakukan, kata dia, Pemprov DKI harus membangun sensitivitas krisis masyarakat, bahwa kondisi pandemi Covid-19 di Jakarta berada di level waspada.
“Pengumuman perkembangan kasus-kasus baru dan ha-hal lain seperti yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta pada saat awal pandemi, perlu dilakukan kembali sehingga kewaspadaan masyarakat dapat ditingkatkan,” kata Mujiyono melalui keterangan persnya, Senin (28/12/2020) malam.
Yang tak kalah penting, menurut Mujiyono, sebelum ‘lockdown’ diterapkan, Pemprov DKI harus memastikan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap warga yang rentan dan tidak mampu sudah siap.
Begitu juga soal kecukupan dan keterjangkauan harga dari bahan-bahan kebutuhan pokok warga. “Permudah pembelian kebutuhan pokok tersebut secara online dengan melibatkan BUMD terkait,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov DKI harus sungguh-sungguh dalam melakukan pengawasan protokol kesehatan, termasuk membatasi dengan ketat kedatangan warga luar daerah dan warga negara asing karena adanya kasus varian baru Covid-19. Mujiyono juga minta, kapasitas rumah sakit rujukan untuk penanganan Covid-19 harus segera ditambah.
“Bangun kerja sama dengan pemerintah daerah lain dan Kementerian Kesehatan untuk memberikan dukungan penyediaan tenaga kesehatan yang diperlukan,” papar Ketua Komisi A DPRD DKI itu.
Selanjutnya, dia menyarankan pemerintah memperbanyak lokasi isolasi mandiri dengan menyewa hotel, apartemen, dan rumah susun yang memungkinkan dilengkapi dengan petugas medis yang terlatih.
Pemerintah, menurut dia, juga perlu membangun gerakan swab PCR massal selama masa PSBB. “Lakukan contact tracing dengan lebih baik dan bangun kerjasama dengan pemerintah daerah Bodetabek untuk melakukan sinergi kebijakan terkait pelaksanaan PSBB,” ungkapnya.
“Lakukan pengawasan protokol kesehatan dan Penegakan Perda 2 Tahun 2020 dengan melibatkan seluruh stakeholder dan TNI/Polri,” tegas Mujiyono.
Dia juga meminta peran Gugus Tugas Covid-19 RW perlu dimaksimalkan untuk menegakkan Perda 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 dan mensosialisasikan ‘Gerakan 3 M’ dengan memberikan dukungan terhadap berbagai kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan
“Pemda juga harus bergerak cepat berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk membuat langkah-langkah persiapan untuk melaksanakan program vaksinasi selama dilakukan PSBB,” ujar Mujiyono. #adezakaria
