Sekprov Abdul Hayat Bakal Polisikan Pihak Yang Mencemarkan Namanya

Alihkan perhatian – Omongan Kasmin ke publik yang mengaitkan nama Abdul Hayat pada kasus Bansos, dinilai omong kosong. “Dia mau merusak nama saya,” kata Abdul Hayat Gani.
menitindonesia, MAKASSAR – Nama Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Hayat Gani disebut-sebut oleh mantan pejabat Dinas Sosial Provinsi Sulsel, Kasmin, pada sidang majelis tuntutan ganti rugi (MTGR) terkait bantuan sosial
Abdul Hayat tak mau dikait-kaitkan dengan persoalan yang dihadapi Kasmin. Saat ini, kata dia, Kasmin sudah diambil  keterangannya dan ada berita acara pemeriksaan (BAP) saat diperiksa di Inspektorat.
“Seharusnya Kasmin memberikan klarifikasi di Inspektorat, bukan di media massa,” ujar Abdul Hayat, Sabtu (23/1/2021)
Sebelumnya, Kasmin diduga melakukan penyalahgunaan dana bantuan sosial Covid-19 sehingga dia terpaksa berurusan dengan Inspektorat.
Ada keganjalan pada program bantuan sosial sembako di dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Program yang melibatkan PT Rifat Sejahtera sebagai penyedia bahan sembako tersebut, akhirnya bersoal.
Total anggaran paket sembako Covid-19 yang disalurkan oleh Pemprov Sulsel memang cukup besar. Mencapai Rp16,3 miliar. Diperuntukan bagi 100 ribu lebih kepala keluarga yang terdampak pandemi Covid-19.
Kasmin diduga melakukan mark up terhadap paket sembako dan berpotensi mengalami kerugian miliaran rupiah.
Namun, saat sidang di MTGR, Kasmin cuap-cuap dan menyebut nama Sekprov Abdul Hayat sebagai pihak yang tahu pekerjaannya.
Keterangan Kasmin tidak berkait pada tuntutan pertanggungjawaban dana Bansos Covid-19 sebesar Rp1,2 miliar.
Keterangan Kasmin akhirnya viral di media sosial dan Abdul Hayat merasa dirugikan karena namanya disebut-sebut.
Abdul Hayat berencana akan menempuh jalur hukum.  “Ini sudah pencemaran nama baik, dia sudah merusak nama baik saya dan citra pemerintah provinsi. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.
Ia akan mengambil langkah hukum dan melaporkan Kasmin ke polisi.
Pernyataan Kasmin menyeret nama Abdul Hayat, dinilai sebagai proses pengalihan perhatian agar dia tidak dituntut mempertanggungjawabkan anggaran Rp1,2 miliar yang diduga telah dia selewengkan. (Indra Jaya Pratama)


TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini