Aktifis 98 di Makassar Siap Bela AHY, Philip: Sampaikan Moeldoko, Dia Penjahat Demokrasi

Mantan Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Fraksi PAN, A Mustamin "Philip" Patawari. (Foto: Ist)
menitindonesia, MAKASSAR – Aktifis 98 dan salah satu pelaku pada saat peristiwa 27 Juli 1996 di Jalan Diponegoro, Jakarta, Andi Mustamin “Philip” Patawari, mengatakan bahwa pembegalan kepemimpinan Partai Demokrat yang melibatkan elemen kekuasaan adalah kejahatan demokrasi.
“Sampaikan kepada Moeldoko, dia adalah penjahat demokrasi!” kata Philip, Jumat (19/3/2021).
Menurut mantan Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tiga periode itu, dirinya terpanggil karena demokrasi sudah mulai dikoyak-koyak dengan cara-cara yang tidak beradab.
Dia mengatakan, tidak ada alasan bagi pendukung Moeldoko untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat, meskipun mereka menggelar Kongres Luar Biasa di Deli Serdang.
“Itu pembegalan politik, dan itu kejahatan hak azasi politik. Ini akan jadi preseden buruk bagi indeks demokrasi di negara ini,” ucap Philip.
Meskipun dia bukan kader demokrat, kata dia, dirinya terpanggil seperti saat turun ke jalan membela PDI Pro Mega yang pernah dikudeta oleh Suryadi dan Fatima Achmad. Saat itu, kata dia, bersama rekan-rekannya dari Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi (AMPD) menggelar demo di Makassar hingga ke Jakarta.
Philip menuturkan, saat kepemimpinan di PDI Mega di masa Orde Baru diambil alih, dia sampai ke Jakarta menggelar demo dan berunjuk rasa. Bahkan, AMPD ketika itu menuntut Presiden Soeharto mundur hingga rekannya Akbar Endra ditangkap Bakortanasda dan setrom oleh tentara.
“Apa yang dilakukan Moeldoko, sama dengan apa yang dilakukan Soeharto di masa Orde Baru. Saya juga aktivis 98, saya menentang cara-cara berpolitik yang dipraktekkan Moeldoko. Itu cara tidak beretika alias kurang ajar,” ujar Philip.
Diketahui, Moeldoko sebelumnya menyatakan, dirinya tidak tahu menahu soal konflik internal di Partai Demokrat. Namun kader Demokrat datang kepadanya curhat.
“Ya, gue dengerin aja,” ucap Moeldoko, saat itu.
Begitupun pada saat digelar KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, saat dirinya didaulat menjadi ketua umum, dia menanyakan kepada peserta KLB, apakah penetapan dirinya sudah sesuai AD/ART Partai Demokrat. (roma)


TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini