DPRD Maros Terima Aspirasi IMALAK Terkait Dugaan Pengemplangan Pajak Parkir

Wakil Ketuas Komisi II DPRD Maros Amril SE didampingi Sekretaris DPRD Noor Alim menerima aspirasi Mahasiswa. (Foto: ancang)
menitindonesia, MAROS – Wakil Ketua Komisi II DPRD Maros Amril, SE menerima aspirasi yang disampikan oleh Ikatan Mahasiswa Aktivis Lintas Kampus (IMALAK) Sulsel yang berunjuk rasa bersama elemen mahasiswa lainnya seperti HPPMI-UMI dan LBH Salewangan Maros di ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRD, Jalan Lanto Daeng Pasewang, Maros, Kamis (27/5/2021).
Aksi yang dipimpin oleh Ketua Umum IMALAK Dandi Samalewa itu, menyoal polemik terkait Surat Keputusan (SK) Bupati Maros Nomor: 115/KPTS/973/2021 yang ditandatangani oleh mantan Bupati Maros, Hatta Rahman, tentang pemberian keringanan pajak kepada PT. Angkasa Pura I dan PT. Bahana Security Indonesia BSS (BSI).
“Keputusan tersebut sangatlah fatal, sebab derajat Perda jauh lebih tinggi dari pada keputusan bupati. Ini bisa merugikan pendapatan Maros jika pajak parkir dikemplang,” kata Dandi.
Dalam tuntuntannya ia meminta aparat penegak hukum agar segera menyelidiki kasus terbitnya SK Bupati Maros tersebut yang dianggap dapat merugikan Pendapatan Asli Daerah dan menyebabkan kerugian negara.
Selain Dandi, Ketua Komisariat HPPMI-UMI Ervan Prakasa, juga meminta DPRD objektif dalam menangani kasus ini, dan ia juga meminta kepada DPRD agar segera membentuk Pansus Hak Angket untuk menyelidiki terkait terbitnya SK tersebut.
“Kami meminta DPRD Maros membentuk Pansus Angket untuk menyelidiki terkait SK tersebut agar diketahui siapa di balik pembuatan SK yang jelas-jelas merupakan pembangkangan terhadap aturan-aturan yang lebih tinggi,” ujar Ervan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II Amril, setelah mendengar aspirasi yang disampaikan IMALAK, mengatakan DPRD MAros sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dihadiri oleh pihak dari Badan Pengelolah Keuangan Daerah, Kepala Isnpektorat dan Kepala Bagian Hukum Setda Maros serta GM Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin.
“Kepala BPKD Syam Sopyan juga sudah mengakui kalau itu kesalahannya, sehingga DPRD Maros sudah menyampaikan ke Bupati Maros AS Chaidir Syam agar SK tersebut dicabut,” kata Amril.
Amril juga menegaskan, bahwa SK terkait pajak yang jadi persoalan itu, sudah selesai karena sudah dibatalkan. Adapun tarif pajak yang diberlakukan, kata dia, kem,bali seperti semula.
“SK Bupati tidak bisa menurunkan prosentase pajak, tapi bisa memberi pengampunan pajak dan Syam Sopyan mengaku salah menafsirkan di sini. Memang ada kebocoran pendapatan, tapi kita sudah meminta Angkasa Pura agar menyelesaikan pembayarannya pajak yang terlanjur sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir,” pungkas Amril. (roma – ancang)


TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini