Mantan Anggota Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi (AMPD)
Ostaf al Mustafa
PRESIDEN pertama dan terakhir Republik Indonesia, sama-sama bergelar insinyur. Keduanya juga gemar dengan istilah revolusi. Bedanya, pada masa kekuasaan sang insinyur yang pertama, belum ada kosakata berupa viral, hoaks, halu, dan prank. Apa pun orasi Sukarno, tak ada diksi tertentu yang dipakai rakyat masa itu yang menunjukkan bahwa ia bicara atas dasar kedustaan dan janji-janji bualan. Hingga di akhir kekuasaannya, Gerakan Mahasiswa 66 tak mewariskan satu kata historis pun yang bisa digunakan untuk menunjukkkan bahwa Bapak Proklamator ini pernah membohongi seluruh rakyat Indonesia dalam tempo sesingkat-singkatnya.
Presiden pertama ini tak membesarkan kuasa dengan tambahan gelar akademis lainnya, begitu juga presiden terakhir. Meski Sukarno mendapat 26 gelar doktor honoris causa, tapi tidak terpakai sebagai penopang kuasa. Lagi pula ia menuliskan pemikirannnya dalam buku-buku tebal, sehingga gelar-gelar itu tidak sekedar tempelan. Seperti halnya Soeharto, presiden terakhir menolak adanya gelar-gelar baru dari universitas.
Apakah penting gelar akademis untuk kekuasaan? Pierre Bourdieau menyebut adanya grande écoles, tempat untuk menguji secara detail hasil konsekrasi yang dilakukan sistem pendidikan yang elit. Konsekrasi merupakan suatu perbuatan yang dianggap suci dan dimuliakan. Konsekrasi melalui pendidikan dilakukan melalui kampus-kampus terbaik di suatu negara atau dengan cara lainnya. Napoleon pernah menggunakan konsekrasi dengan cara mengambil mahkota dari paus dan memahkotai dirinya sendiri (P. Bourdieau, The State Nobility, Elite Schools in the Field of Power, 1996: 383). Kejadian itu terjadi di era Paus Pius VII.
Di Indonesia, bentuk konsekrasi terlihat ketika seorang gubernur berbusana gamis dan mengenakan sorban putih seperti layaknya Pangeran Diponegoro pada acara Jakarta Night Religious Festival (14/10/2013). Konsekrasi itu diperkuat dengan adanya ulama yang berjalan bersamanya. Ulama tersebut yang kini suaranya sepi, ketika terjadi banyak penistaan agama, pengrusakan masjid, kekerasan fisik/simbolik kepada tokoh ummat Islam.
Bourdieau lebih lanjut menyebut noblesse de robe, elite ningrat yang menunjukkan kekuasannya yang baru melalui gelar-gelar akademis yang disebut ‘state nobility’. Pada tiga negara state nobility dibangun di Prancis melalui grande écoles, di Amerika pada Ivy League schools, dan di Inggris pada Oxford juga Cambridge. Presiden terakhir jebolan strata satu UGM, sedangkan SBY mendapat gelar doktor dari IPB. Dua kampus yang unggul dalam hal state nobility, ditambah Universitas Hasanuddin, ketika Jusuf Kalla menjadi Wapres.
‘State nobility’, tak cocok untuk Soeharto dan presiden terakhir, karena keduanya tak tertarik dengan gelar-gelar akademis. Begitu juga Megawati Soekarnoputri tak terkait dengan ‘state nobility’ kala menjabat presiden, karena tak ada gelar akademis di belakang namanya. Bila belakangan kemudian mendapat baru di depan namanya, seperti Prof. Dr. (H.C), setidaknya melengkapi sembilan gelar Dr (H.C) lainnya yang ia peroleh sejak 2001 hingga 2020.
Mengapa disebut ‘presiden terakhir’? Apakah karena Indonesia sebentar lagi menjadi ‘former Republic of Indonesia’ (bekas Republik Indonesia) sebagaimana pada novel Ghost Fleet: a Novel of The Next World War (2015)? Tidak, tapi akan terjadi perang global melawan alien dalam Tomorrow War (2021). Saat itu justru terlihat SBY menjadi pemimpin dunia pada 2022 melawan White Spikes. Tersisa setahun lagi, menunggu ‘presiden terakhir’ melawan Covid-19 dan variannya juga serbuan Pasukan Tirai Bambu.
