Wajah Politisi ‘Memble’ dan Kata Teman Saya

Akbar Endra. (Foto: Ist)
Catatan Akbar Endra
menitindonesiaSEBENTAR lagi pertarungan politik akan dimulai. Banyak orang tersesat memasuki gelanggang, bertarung dan mengejar prestise: jabatan politik. Ada yang ingin jadi anggota legislatif, jadi kepala daerah (bupati, wali kota dan gubernur), bahkan ada yang tanpa malu-malu: coba-coba melirik Istana, jadi Wapres atau Presiden.
Itu sah-sah saja. Politisi harus punya mimpi. Dari mimpi itulah, mereka menyusun agendanya: bertarung. Style mulai dirubah. Gaya harus terkesan mapan dan mampu. Perlahan membangun citra, terkesan baik-baik saja, suka berbagi dan menjadi curagan di depan meja kasir.
Politisi itu harus punya citra. Sistim demokrasi yang sedang trend, pemimpin lahir dari ‘bilik suara’: popoler, disukai, dipercaya dan hasil pilihan. Sehingga, kerja-kerja politik harus dengan strategi dan taktik. Tak serta merta menghambur uang dan sok jadi orang kaya baru, yang tiba-tiba datang dengan segumpal janji semu, lalu menghitung jumlah pemilih dan mengkalkulasi dengan nilai rupiah.
Demokrasi itu bukan soal berapa uang yang keluar untuk merengkuh pengaruh dan kekuasaan. Tetapi demokrasi adalah menawarkan nalar dan akal sehat. Dari nalar inilah sang politisi dikenal, disukai, dipercaya, lalu kita ikut dengannya sekaligus memperjuangkannya hingga ke bilik suara.
Cara berpolitik masa lampau telah mengalami distrupsi. Pelan tapi pasti, cara-cara lama akan ditinggalkan. Kompetisi bukan lagi soal berapa banyak uang yang disiapkan untuk membeli pemilih. Cara itu harus disebut sebagai kejahatan politik, yang kelak akan berhadapan dengan hukum. Pengaruh itu harus diraih dengan cara yang bermartabat, bukan dibeli dan instan!
Saya punya teman. Dia adalah penggiat gerakan anti korupsi. Namanya Ahmad Mabbarani. Dia tak pernah tertarik berpolitik. Namun, dia senang bergaul dengan kalangan politisi, dari partai ke partai, tanpa terpengaruh menjadi kader partai. Dia mempunyai narasi, sebuah gagasan besar: Indonesia bebas korupsi!
Meski dia tidak memiliki basic berpikir akademik, tapi logikanya tepat: jadi politisi haruslah orang baik: jujur dan bertanggungjawab–sederhana dan menghindari bermewah-mewah. Kalau mau hidup mewah, mapan dan punya harta berlimpah, janganlah jadi politisi, jadilah pengusaha yang mengais rezkinya dari laba usahanya.
Bandingkan, narasi Ahmad Mabbarani itu. Politisi justru berpikir terbalik. Jabatan publik dan pengaruh kekuasaaan, mereka pertaruhkan dengan uang, bukan dengan gagasan atau visi tentang masa depan bersama. Bagaimana mereka berkuasa, menguasai kebijakan yang harus menguntungkan dirinya, keluarga, kelompok dan partainya.
Kekuasaan dijadikan ladang usaha mengais cuang. Dukungan politik yang diraihnya, dianggap hasil transaksi “jual beli” bukan kesepakatan moral yang berlandaskan niat baik yang berangkat dari sebuah gagasan!
Akhirnya, demokrasi yang dipraktekkan, menghasilkan “konstituen” bagi komisi anti rasuah, KPK. Penguasa dan politisi yang dulu tampil gagah, megah, berbalut citra dan popularitas, satu per satu tertunduk lesu, mengenakan rompi orange, tangan terborgol digiring memasuki ruang konfrensi pers di lantai I Gedung Merah Putih, KPK, di kuningan.
Itulah wajah politisi kita hari ini. Masih banyak yang memble. Martabatnya tiba-tiba sekejap rontok dan dianggap oleh publik sebagai pencuri uang negara alias koruptor. Tak hanya dia, akibat kesalahan berpikir itu, keluarga sang politisi korup itu, pun ikut menanggung malu.
Berdiskusi dengan Ahmad Mabbarani, membuat saya berpikir ulang. Ada yang salah dari demokrasi yang susah payah dibangun ini. Kita belum melahirkan generasi yang bisa dipercaya memangku amanah reformasi. Dua dasawarsa lamanya berdemokrasi, kita hanya melahirkan borjouis imut-imut: mapan tapi tak bernalar. (*)


TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini