Terkait Dugaan Penyelundupan Nikel, IKAMI Sulsel dan JAT Sultra Tuntut Kepala Syahbandar Kolaka Masri Tulak Dicopot!

Perwakilan IKAMI Sulsel dan JAT Sultra di Kantor Syahbandar UPP Kelas III Kolaka. (Foto: Ist)
menitindonesia, KENDARI – Ketua IKAMI Sulsel, Kurnia Sandi dan Ketua Jaringan Advokasi Tambang, Haeruddin, menyampaikan bahwa mereka gagal melakukan dialog dengan Kepala Kantor UPP Kelas III atau Syahbandar Kolaka, Masri Tulak. Kurnia mengaku, pada Jumat, (3/6/ 2022) kemarin, pihaknya ramai-ramai mendatangi kantor UPP Kelas III Kolaka.
Mereka menuntut Kepala UPP Kelas III Kolaka, Masri Tulak, agar tidak gegabah menerbitkan surat persetujuan berlaya (SPB) menggunakan dokumen terbang. Dalam aksi ini, IKAMI Sulsel bersama-sama JAT Sulawesi Tenggara, yang dipimpin langsung ketuanya, Haeeruddin.
“Kami meminta Kepala UPP Kelas III Kolaka, bertanggungjawab atas terbitnya SPB terhadap kapal Nelly 62 pada tangga 27 Mei 2022. Kami duga, SPB ini menggunakan dokumen terbang pada wilyah jety PT Kasmar Samudra Iindonesia dan mengangkut ore nikel dari PT PDP secara ilegal,” kata Ketua IKAMI Sulsel, Kurnia Sandi melalui keterangannya, Sabtu (4/6/2022).
Dia juga meminta, agar Masri Tulak tidak menerbitkan SPB terhadap tongkang yang melakukan pemuatan di Jety Tiar Meridika Cillika (Korporasi X MM), Jety TSD (X MM) dan Jety Pak Mandes (blok Tanjung Berlian), karena ketiga Jety tersebut, menurut Kurnia Sandi, masing-masing memiliki tongkang dengan kondisi bermuatan full dan tinggal menunggu SPB dari pihak Syahbandar.
Kurnia Sandi menegaskan, Kepala Syabandar, Masri Tulak, semestinya menghadirkan surveyor dan agen-agen kapal yang aktif di wilayah Kabupaten Kolaka, terutama di Jety PT Kasma Samudera Indonesia, yang berada kawasan IUP PT PDP.
“Jangan lagi ada kekeliruan yang berulang-ulang terjadi yang dilakukan oleh oknum di Syahbandar Kolaka. Ini jelas-jelas bisa dituntut pidana penyalahgunaan wewenang dan jabatan, dengan menerbitkan dokumen SPB, maka bisa dikategorikan turut serta dalam penyelundupan ore nikel. Ini jelas-jelas kongkalikong dan kejahatan yang merugikan negara,” tegas Kurnia Sandi.
Dia mengaku sangat menyayangkan sikap Masri Tulak, yang menghindari dialog dengan IKAMI Sulsel dan Jaringan Advokasi Tambang, terkait dengan dugaan penggunaan dokumen terbang.
“Dari aparat di lapangan, kami diberitahu kalau Masri Tulak menghindari ketemu dengan kami, sehingga dia tidak berada di kantor saat kami berunjuk rasa. Padahal kami datang mau mengkonfirmasi terkait penerbitan SPB yang diduga menggunakan dokumen terbang,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Jaringan Advokasi Tambang, Haeruddin, meminta Kementrian Perhubungan dan Laut, agar mencopot Kepala UPP Kelas III Kolaka, Masri Tulak, karena di duga melakukan tindak pidana penyalahgunaan jabatan.
“Ada indikasi dan diduga kuat bekerjasama membantu penambang-penambang ilegal mengeluarkan ore nikel menggunakan dokumen terbang. Ini menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya,” tegas Haeruddin.
Selain itu, Haeruddin juga meminta, terkait dokumen terbang yang digunakan di luar IUP dokumen tersebut, yaitu PT Kasmar Tiar Raya, pihaknya juga menuntut kementerian ESDM agar mencabut RAKB perusahaan tersebut, karena diduga turut membantu penambang ilegal menyelundupkan ore nikel di luar IUP PT Kasmar Tiar Raya.
“Kalau ini terbukti, Menteri ESDM harus mencabut RKAB PT Kasmar Tiar Raya, karena turut membantu penambang ilegal menyelundukan ore nikel,” tegasnya.
Sebelumnya, diketahui, Ketua Forum Anti Kongkakalikong (FAKK), Ahmad Mabbarani, meminta pihak Polri menangkap Kepala Syahbandar Kelas III Kolaka, Masri Tulak, karena diduga telah melakukan penerbitan SPB menggunakan dokumen ilegal.
“Kita berharap banyak pada Polri, agar Kepala UPP Kelas III Kolaka, Saudara Masri Tulak, ditangkap dan diperiksa terkait dugaan penyulundupan ore nikel dan dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan,” pungkasnya. (roma)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini