Kondisi masyarakat Indonesia di kawasan pinggiran yang masih sulit mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai. (ist)
menitindonesia, JAKARTA – Kementerian Keuangan melalui Staf Khusus (Stafsus) Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sangat stabil dan tinggi.
“Kita masuk upper midle income country (negara berpenghasilan menengah ke atas) dengan pertumbuhan ekonomi stabil dan tinggi 5 persen,” kata Yustinus Prastowo di Jakarta, dikutip Kamis (19/7/2023).
Prastowo menjelaskan, pertumbuhan ekonomi di tanah air yang cukup stabil di atas 5 persen pada enam kuartal berturut-turut, ujar dia, Indonesia jauh dari negara gagal sistemik.
Lebih lanjut, Prastowo menjelaskan total anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBN 2022 sebesar Rp649 triliun. “Angka tersebut mencapai 168 persen dari belanja bunga utang yaitu Rp386 triliun,” ujarnya.
Dalam rinciannya, jelas Prastowo, anggaran pendidikan pada APBN 2022 sebesar Rp472,6 triliun. Kemudian anggaran kesehatan sebesar Rp176,7 triliun. “Bahkan jika ditambah alokasi anggaran kesehatan yang disediakan APBD sebesar Rp249 triliun, total anggaran kesehatan menjadi Rp426 triliun,” katanya.
Untuk tahun 2023, lanjut dia, anggaran pendidikan dan kesehatan, juga mengalami kenaikan. Dalam APBN 2023, ujar Prastowo, anggaran pendidikan sebesar Rp612,3 triliun, lalu anggaran kesehatan mencapai Rp178,7 triliun. “Sehingga total kedua anggaran ini sebesar Rp791 triliun,” jelasnya.
Juru bicara Sri Mulyani ini juga menjelaskan, peringkat kredit Indonesia di tingkat layak investasi. “Lembaga pemeringkat global, Sandart and Poor’s (S&P), mengafirmasi peringkat kredit Indonesia bertahan di posisi BBB outlock stabil,” ujar Prastowo.
Pencapaian rating tersebut, menurut Prastowo, mencerminkan Indonesia sukses dalam melakukan konsolidasi fiskal yang cepat dan didukung oleh pertumbuhan pendapatan yang solid. “Termasuk kebijakan fiskal-moneter yang terkalibrasi dengan baik,” ucapnya.
Pengentasan kawasan kumuh di Kota Makassar, Sulawesi Selatan tahun 2023.
Kategori Negara Gagal Sistemik
Sebelumnya, Sekjen PBB Anthony Guetteres, dalam video yang diunggah mengatakan negara yang membayar bunga pinjaman lebih besar dari anggaran kesehatan atau pendidikan termasuk negara gagal sistemik.
Anthony mencontohkan Indonesia dengan menyoroti APBN 2022. Dia menyebutkan, biaya kesehatan Indonesia pada periode tersebut Rp176,7 triliun. Sedangkan total bunga pinjaman mencapai Rp386,3 triliun. Sehingga berdasarkan penilaian Anthony tersebut, Indonesia masuk kategori negara gagal sistemik. (AE)
