menitindonesia, MAKASSAR – Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri dikabarkan akan menarik semua kadernya yang ada di kabinet Indonesia Maju setelah Gibran Rakabuming Raka dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi bakal capres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang.
Peneliti pada Yayasan Lembaga Kajian Pembangunan (LKP) Muhammad Asrul Nurdin, S.Pd., mengatakan, hubungan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Megawati Soekarnoputri, tak bisa lagi ditutup-tutupi keretakannya pasca putra sulung Presiden RI ke-7 itu dideklarasikan sebagai bakal cawapres.
Asrul menilai, manuver Megawati bisa berimbas pada posisi Jokowi dan Gibran sebagai kader PDI-P. Bahkan Asrul bilang, PDI-P bisa mengambil sikap lebih ekstrim, yakni mencabut dukungan politik terhadap pemerintahan Jokowi, termasuk menarik semua kadernya dari kabinet Indonesia Maju.
“Mega merasa dikhianati sedangkan Jokowi selama ini merasa dihina-hina dan direndahkan karena dijadikan ‘petugas partai’, dianggap oleh Mega tidak bisa ngapa-ngapain tanpa PDI-P. Jokowi menganggap status ‘petugas partai’ sebagai hinaan bagi seorang presiden. Wajar jika dia menjaga jarak dari banteng,” kata Muhammad Asrul saat dimintai komentar media ini di Makassar, Selasa (24/10/2023).
Mengenai ancaman yang sering dilontarkan sejumlah kader PDI-P untuk mencabut dukungan politik terhadap Jokowi, alumni Universitas Islan Negeri Makassar (dulu IAIN ALauddin) ini, mengatakan, sosok Jokowi adalah pemimpin yang tidak pernah gentar jika diancam. “Kalau PDI-P memang punya nyali menghadapi Jokowi, ya lebih cepat lebih baik kalau dia tarik menterinya. Saya yakin Jokowi tidak pusing,” ujarnya.
Muhammad Asrul juga yakin, PDI-P tidak akan berani mengambil sikap ekstrim terhadap Jokowi karena mantan Wali Kota Solo itu, sangat berpengaruh terhadap elektoral partai moncong putih ini di basis utamanya, yaitu Jawa Tengah. “Meskipun Jokowi dan keluarganya bermanuver di luar kendali Mega, tak akan ada sanksi bagi Jokowi sampai masa jabatannya selesai. Lain ceritanya kalau tak lagi menjabat presiden nanti, mungkin langsung saja dilupakan oleh PDI-P,” katanya.
Merujuk pada preseden bagi kader yang membelot dari PDI-P, seperti Budiman Sujatmiko dan Murad Ismail, kata Asrul, tak butuh waktu berdebat lama bagi PDI-P untuk memecat keduanya. “Konstitusi PDI-P mengharuskan mereka dipecat karena membelot. Tapi untuk Jokowi dan Gibran, aturan ini tidak akan dipakai seperti yang terjadi pada kasus Budiman,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang juga adalah capres yang diusung KIM, yang digawangi Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, PSI, PBB, Gelora dan Prima, mengumumkan nama Gibran sebagai bakal cawapres pendampingnya pada Pemilu 2024.
Sementara itu, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menampik isu yang menyebut partainya akan menarik seluruh kadernya yang jadi menteri di Pemerintahan Jokowi. Menurut Ketua DPR RI itu, posisi menteri merupakan kewenangan penuh presiden. “Jika menteri dari PDI-P masih dipercaya oleh presiden, maka tak ada alasan menarik diri,” kata Puan Maharani. “Jangan percaya dengan isu.” (AE)
