menitindonesia, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, menyatakan pihaknya akan mempelajari usulan Presiden Prabowo Subianto terkait pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Menurut Dede, Komisi II menyoroti tingginya biaya pilkada yang memicu korupsi akibat besarnya pengeluaran kampanye yang harus ditutupi.
“Masukan dari publik dan akademisi juga akan kami dengar agar semangat demokrasi tetap diutamakan,” ujar Dede Yusuf kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (14/12/2024).
Politikus Partai Demokrat itu menegaskan perlunya solusi agar Pilkada 2029 tidak lagi diwarnai biaya besar dan politik uang. Meski demikian, ia mengakui bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD berpotensi membuka ruang politik transaksional. “Memang harus dicari solusi terbaik untuk menghindarinya,” katanya.
Kritik Para Pakar
Di sisi lain, pakar hukum tata negara, Herdiansyah Hamzah menilai pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan membawa lebih banyak kerugian. Menurutnya, pilkada langsung memberi ruang bagi publik untuk mengawasi elite politik, sementara sistem pemilihan oleh DPRD justru menciptakan ruang tertutup.
“Kalau dikembalikan ke DPRD, itu sama saja dengan menutup ruang publik,” kata Herdiansyah, Jumat (13/12).
Dosen Universitas Mulawarman itu menekankan, sistem tertutup akan membuat kepemimpinan daerah tidak transparan dan rawan politik dinasti. Menurutnya, oligarki dan elite politik akan semakin mudah mempertahankan kekuasaan dengan biaya minim jika mekanisme ini diubah.
Herdiansyah menegaskan, mahalnya biaya pilkada bukan alasan yang tepat untuk mengubah sistem pemilihan. “Solusinya bukan mengganti mekanisme, tapi memperbaiki pengelolaan pemilu,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pemilihan kepala daerah oleh DPRD demi efisiensi anggaran. Prabowo menyebut pilkada langsung terlalu mahal dan menyita puluhan triliun rupiah dalam satu-dua hari penyelenggaraan.
