FOTO: Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan. (ist)
menitindonesia, JAKARTA – Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, menilai usulan Presiden Prabowo Subianto terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh DPRD adalah kemunduran dalam demokrasi.
“Ide ini buruk bagi demokratisasi dan tata kelola politik desentralisasi,” kata Halili Hasan melalui keterangan resmi, Minggu (15/12/2024).
Menurut Halili, mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah ke DPRD berpotensi memicu resentralisasi politik. Akibatnya, pemerintah pusat bisa memanfaatkan DPRD untuk mengendalikan pemilihan kepala daerah secara langsung atau tidak langsung.
“Pilkada oleh DPRD hanya mempersempit ruang bagi rakyat untuk mengekspresikan kedaulatannya,” tegas Halili.
Akui Pilkada Langsung Berbiaya Tinggi
Ia mengakui pilkada langsung memakan biaya tinggi, disebabkan oleh berbagai faktor, seperti regulasi yang kompleks, kelembagaan yang lemah, kondisi partai politik, dan penegakan hukum yang tidak efektif. Selain itu, biaya politik yang besar sering digunakan untuk membayar mahar pencalonan dan praktik politik uang.
“Solusi bukan dengan menggeser mekanisme pemilihan ke DPRD, tetapi dengan memperbaiki regulasi, memperkuat penyelenggara pemilu, mendorong demokratisasi partai, dan menegakkan hukum secara tegas dan adil,” ujar Halili.
Sebelumnya, dalam pidato di perayaan ulang tahun ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis, 12 Desember 2024, Prabowo Subianto menyatakan pilkada langsung terlalu mahal. “Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari,” ujar Prabowo.
