menitindonesia, JAKARTA – Mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, dituding sebagai salah satu finalis tokoh korupsi dan kejahatan terorganisir tahun 2024 oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Tuduhan ini sontak menuai kontroversi dan bantahan keras dari berbagai pihak.
Jokowi disebut masuk daftar lima besar finalis bersama Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani.
BACA JUGA:
Dasco: PPN 12 Persen Berlaku untuk Barang Mewah, Pendapatan Negara Diproyeksi Rp 3,2 Triliun
Menurut OCCRP, nominasi ini didasarkan pada tindakan para pemimpin yang dianggap melanggar hak asasi manusia, memanipulasi pemilu, dan menjarah sumber daya alam.
Tanggapan Jokowi: Tantang Bukti yang Kuat
Menanggapi tuduhan tersebut, Jokowi secara tegas meminta bukti yang valid terkait tudingan korupsi yang diarahkan kepadanya.
“Ditanyakan saja ke sana. Orang bisa menggunakan kendaraan apa pun, seperti NGO, partai, atau ormas, untuk membuat tuduhan dan framing jahat seperti itu,” ujar Jokowi di Solo, Selasa (31/12/2024).
Projo Bela Jokowi: Tuduhan Tak Berdasar
Sekretaris Jenderal Projo, Handoko, turut angkat bicara membela Jokowi. Ia menyebut tudingan OCCRP sangat tidak akurat, mengingat selama masa kepemimpinan Jokowi, banyak pejabat yang tersandung korupsi telah ditindak secara tegas.
BACA JUGA:
Sri Mulyani: Kebijakan Prabowo, PPN Tidak Naik!
“Banyak menteri yang ditangkap semasa Jokowi menjadi presiden, termasuk dari PDIP. Itu menunjukkan komitmen beliau terhadap pemberantasan korupsi,” kata Handoko.
Ia juga menyoroti tingginya kepercayaan publik terhadap Jokowi hingga kini.
“Pendapat rakyat Indonesia seharusnya lebih diperhitungkan dibandingkan tuduhan lembaga asing yang tidak berdasar,” tegas Handoko.
OCCRP dan Kontroversi Penilaiannya
OCCRP adalah lembaga investigasi internasional yang fokus pada kejahatan terorganisir dan korupsi. Setiap tahun, mereka merilis nominasi tokoh-tokoh yang dianggap terlibat dalam praktik korupsi atau pelanggaran serius lainnya.
Namun, penilaian OCCRP kali ini mendapat kritik keras dari berbagai kalangan di Indonesia yang menganggap tuduhan tersebut sebagai serangan politik yang tidak memiliki dasar kuat.
Penilaian Publik dan Langkah Selanjutnya
Dengan tuduhan ini, publik Indonesia diminta untuk tetap obyektif dan menunggu klarifikasi lebih lanjut. Di sisi lain, dukungan terhadap Jokowi terus mengalir dari para pendukung yang menilai kepemimpinannya sebagai simbol integritas dan keberpihakan pada rakyat kecil.
(akbar endra – AE)
