Presiden Prabowo Subianto, dipilih langsung oleh rakyat dengan suara 96.214.691 suara pemilih.
menitindonesia, JAKARTA – Laporan terbaru The Economist Intelligence Unit (EIU) mengungkap bahwa indeks demokrasi Indonesia pada 2024 turun menjadi 6,44, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 6,50 dan 6,71 pada 2022. Akibat penurunan ini, peringkat Indonesia anjlok dari posisi 56 ke 59 dari total 167 negara, tetap berada dalam kategori flawed democracy (demokrasi cacat).
Menurut EIU, salah satu penyebab utama merosotnya demokrasi di Indonesia adalah menguatnya politik dinasti, yang terlihat dari kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilu 2024.
Politik Dinasti Jadi Sorotan
EIU menyoroti bahwa terpilihnya pasangan Prabowo-Gibran tidak lepas dari politik dinasti. Prabowo, mantan menantu Presiden Soeharto, dan Gibran, putra Presiden Joko Widodo, dianggap mencerminkan semakin menguatnya tren politik berbasis keluarga.
“Di Indonesia, pemilihan presiden mengangkat Prabowo Subianto, seorang mantan jenderal militer dengan masa lalu yang kontroversial, yang mendapat dukungan diam-diam dari mantan presiden Joko Widodo,” tulis laporan EIU, Rabu (5/3/2025).
EIU menilai bahwa konsentrasi kekuasaan dalam lingkup keluarga politik-ekonomi dapat melemahkan prinsip demokrasi, memperbesar praktik kolusi, dan mengurangi pengawasan terhadap pemerintahan.
“Kekhawatiran utama adalah semakin terkonsentrasinya kekuasaan di tangan beberapa keluarga politik, yang menciptakan jaringan patronase dan melemahkan fungsi institusi demokratis,” lanjut laporan tersebut.
Peran Kontroversial Mahkamah Konstitusi
EIU juga menyoroti putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan Gibran Rakabuming sebagai cawapres, meskipun usianya belum memenuhi syarat dalam aturan sebelumnya.
Keputusan ini dianggap sebagai bukti bahwa lembaga peradilan kehilangan independensinya dan semakin tunduk pada kepentingan politik tertentu.
“Hal ini mengonfirmasi kecurigaan bahwa presiden sebelumnya dan saat ini berkolusi untuk saling menguntungkan,” tulis EIU.
Jokowi: “Demokrasi Ditentukan oleh Rakyat”
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menanggapi isu politik dinasti saat Gibran diumumkan sebagai cawapres.
“Ya itu kan masyarakat yang menilai,” ujar Jokowi saat menghadiri Investor’s Daily Summit 2023 di Jakarta, Selasa (24/10/2024).
“Yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu rakyat, bukan elite, bukan partai. Itulah demokrasi,” tegasnya.
Fenomena Politik Dinasti di ASEAN
Tak hanya di Indonesia, fenomena politik dinasti juga terlihat di negara ASEAN lainnya.
Thailand: Paetongtarn Shinawatra, putri mantan PM Thaksin Shinawatra, terpilih sebagai Perdana Menteri termuda pada Agustus 2024.
Filipina: Ferdinand Marcos Jr., putra mantan diktator Ferdinand Marcos, serta Sara Duterte, putri mantan presiden Rodrigo Duterte, mendominasi politik negara tersebut.
Menurut EIU, politisi dari keluarga dinasti lebih cenderung melakukan praktik rente ekonomi, bekerja dengan kelompok kepentingan khusus, serta mengalokasikan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi daripada untuk kesejahteraan rakyat. (akbar endra)
