Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, saat memberi keterangan pers.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinilai sukses memulihkan citra Polri lewat pembentukan Satgas Antipremanisme. Rudianto Lallo puji langkah tegas Kapolri yang berhasil meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri dan menertibkan ruang publik dari aksi premanisme.
menitindonesia, JAKARTA – Kepercayaan publik terhadap institusi Polri perlahan mulai pulih. Survei terbaru yang dirilis Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa 67 persen masyarakat merasa puas terhadap kinerja Polri, terutama dalam hal pemberantasan premanisme di ruang-ruang publik.
Peningkatan ini tak lepas dari langkah konkret Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui pembentukan Satgas Antipremanisme. Langkah ini dinilai sebagai strategi krusial yang menjawab keresahan masyarakat dan mempertegas kehadiran Polri sebagai pelindung, bukan pelaku kekerasan.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menyebut keberhasilan ini adalah hasil dari komitmen Kapolri dalam melakukan transformasi internal di tubuh kepolisian. “Kapolri telah membuktikan bahwa Polri mampu tampil sebagai institusi yang tegas, humanis, dan solutif dalam menghadapi gangguan kamtibmas,” ujarnya, Minggu (1/6/2025).
Sebagai legislator asal Sulawesi Selatan, Rudianto menilai pendekatan humanis Kapolri melalui kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah daerah dan masyarakat sipil memperluas ruang kepercayaan publik. “Polri bukan lagi sekadar penegak hukum, tapi mitra masyarakat dalam menciptakan rasa aman,” tambahnya.
Karikatur Berita
Satgas Antipremanisme Jadi Simbol Reformasi
Langkah Kapolri membentuk Satgas Antipremanisme bukan hanya soal penindakan hukum, tapi juga simbol pemulihan marwah institusi kepolisian. Selama ini, aksi premanisme menjadi momok bagi pelaku UMKM, sopir angkot, hingga masyarakat umum yang merasa tak dilindungi.
Dengan operasi yang masif dan terukur, Satgas ini menargetkan titik-titik rawan dan membersihkan ruang publik dari aksi premanisme, pemalakan, dan ancaman kekerasan. Dampaknya langsung terasa: masyarakat lebih berani melapor, pelaku usaha lebih nyaman beraktivitas, dan citra Polri mulai membaik.
Peneliti utama Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan bahwa angka kepuasan terhadap Polri dalam penanganan premanisme mencapai 67 persen. “Ini pencapaian signifikan, karena menyentuh isu sehari-hari yang paling dekat dengan masyarakat,” ungkapnya.
Tantangan Berikutnya: Konsistensi dan Integritas
Meski apresiasi terus berdatangan, Rudianto mengingatkan bahwa tantangan Polri belum usai. Persoalan integritas internal, dugaan kekerasan aparat, hingga pelayanan publik yang belum merata masih menjadi PR besar. “Reformasi Polri tak cukup hanya dengan angka survei, tapi harus disertai konsistensi dan keberlanjutan program,” ujarnya.
Komisi III DPR, lanjut Rudianto, siap mendukung program prioritas Polri, termasuk penguatan penanganan konflik sosial, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga pemulihan ekonomi nasional pasca-pandemi. “Kami akan terus mengawal transformasi Polri agar tetap relevan dan dipercaya masyarakat,” pungkasnya.
Upaya Polri hari ini bisa jadi pondasi kuat menuju institusi kepolisian yang modern, transparan, dan dekat dengan rakyat. Citra yang sempat buram kini mulai bersinar kembali—sebuah harapan yang perlu dijaga bersama.
