menitindonesia, MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyoroti lambannya pengisian sejumlah posisi strategis di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Hingga kini, sembilan jabatan penting masih dijabat oleh Pelaksana tugas (Plt).
Ketua Komisi A DPRD Makassar, Andi Pahlevi, meminta Wali Kota Munafri Arifuddin segera menetapkan pejabat definitif guna menghindari stagnasi dalam pengambilan keputusan dan serapan anggaran.
“Pelantikan kemarin kita apresiasi, tapi kita juga harus jujur bahwa masih banyak jabatan penting yang belum diisi secara definitif,” kata Pahlevi, Sabtu (21/6/2025).
Menurutnya, status Plt berpotensi melemahkan efektivitas kebijakan, terutama saat Pemkot telah memasuki pertengahan tahun anggaran. Ia menekankan, stabilitas birokrasi sangat bergantung pada pejabat yang memiliki kewenangan penuh.
BACA JUGA:
DPRD Makassar Desak Pencopotan Camat Usai Terbitkan Surat di Lahan Bermasalah
“Ini bukan hanya soal administratif, tapi menyangkut kinerja pemerintahan secara keseluruhan,” ujarnya.
Selain mendorong percepatan pengisian jabatan, Komisi A juga berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap para pejabat yang baru dilantik. Evaluasi akan difokuskan pada performa, efektivitas kebijakan, dan dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik.
“Jangan sampai hanya pergantian nama, tapi esensinya tetap stagnan. Kita ingin ada perubahan nyata,” tegas Pahlevi.
Hal senada disampaikan anggota Komisi A, Idris, yang menyoroti lemahnya posisi seorang Plt dalam mengambil keputusan strategis. Menurutnya, jika kondisi ini terus berlarut, bisa menghambat proses pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.
“Plt itu terbatas kewenangannya. Akibatnya, masyarakat yang paling dirugikan karena pelayanan bisa macet,” ujarnya.
Idris juga mengingatkan agar pemilihan pejabat dilakukan secara profesional, bukan berdasarkan kedekatan politik atau relasi pribadi.
“Kami di DPRD siap bersinergi, tapi tetap akan kritis. Tujuan kita adalah memastikan pemerintahan ini bekerja cepat, efisien, dan akuntabel,” tegasnya.
DPRD menilai ketidakpastian pengisian jabatan definitif bisa menghambat pencapaian target pembangunan, termasuk dalam penanganan banjir, pelayanan kesehatan, hingga reformasi birokrasi.
Sebelumnya, Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham telah melantik 46 pejabat baru, namun beberapa posisi strategis tetap hanya diisi oleh pelaksana tugas.
Berikut beberapa jabatan yang masih diisi Plt:
-
Andi Asminullah – Plt Kepala Bapenda
-
Rahmat Mappatobba – Plt Sekretaris DPRD
-
A Zulkifly – Plt Kepala BKPSDMD
-
Fuad Azis – Plt Penataan Ruang
-
Armin Paera – Plt Camat Wajo
-
Aidil Adha – Plt Kepala Brida
-
Fathur Rahim – Plt Kasatpol PP
-
Zainal Ibrahim – Plt Kepala BPBD
-
Nursaidah Sirajuddin – Plt Direktur RSUD Daya
DPRD mendesak Pemkot Makassar untuk segera mengambil langkah konkret agar struktur pemerintahan berjalan secara optimal dengan pejabat yang memiliki kewenangan penuh.
