menitindonesia, MAKASSAR – Realisasi belanja Pemerintah Kota Makassar tahun anggaran 2024 kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Meski capaian keseluruhan tergolong tinggi, sejumlah pos strategis dinilai belum menunjukkan kinerja optimal.
Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Golkar, Eshin Usami Nur Rahman, menyebut dua pos anggaran yang menjadi perhatian utama adalah Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Realisasi Belanja Modal baru mencapai 54,10 persen atau Rp739,21 miliar dari pagu Rp1,36 triliun. Ini menandakan bahwa banyak proyek infrastruktur belum berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya dalam rapat evaluasi anggaran, Rabu (2/7/2025).
BACA JUGA:
Fraksi PKS DPRD Makassar Tekankan Reformasi Fiskal dan Transparansi PAD
Menurut Eshin, lambatnya serapan Belanja Modal bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik yang seharusnya didorong oleh investasi pembangunan fisik.
Ia meminta Pemkot Makassar segera melakukan percepatan realisasi proyek agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat.
Sementara itu, realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) tercatat lebih rendah. Dari total anggaran Rp4,25 miliar lebih, hanya sekitar Rp811 juta atau 19,09 persen yang telah digunakan.
“Memang BTT sifatnya darurat, jadi wajar jika penggunaannya terbatas. Tapi ini juga bisa menunjukkan lemahnya mekanisme respons saat kondisi mendesak. Perlu dikaji lebih lanjut,” jelasnya.
Di sisi lain, Fraksi Golkar mengapresiasi capaian tinggi pada Belanja Daerah secara agregat. Dari total pagu Rp5,29 triliun, realisasi telah mencapai Rp4,26 triliun atau sekitar 80,67 persen.
Capaian tertinggi terjadi pada Belanja Operasi sebesar 89,99 persen, yaitu Rp3,52 triliun dari pagu Rp3,92 triliun. Pos ini meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Hibah, serta Bantuan Sosial.
“Roda pemerintahan tetap berjalan efektif. Program layanan dasar tidak terganggu,” kata Eshin.
Meski demikian, DPRD meminta pemerintah kota memastikan realisasi anggaran berdampak langsung bagi warga.
“Jangan sampai masyarakat tidak merasakan perubahan apa-apa, padahal anggarannya triliunan rupiah,” pungkasnya.
