menitindonesia, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya dalam mendukung agenda nasional Transformasi Digital dan Satu Data Indonesia.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI di Hotel Claro Makassar, Kamis (7/8/2025).
Acara tersebut dihadiri perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari 24 kabupaten/kota di Sulsel, termasuk Bappeda, Dinas Kominfo, dan kepala Badan Pusat Statistik (BPS) daerah.
Rapat dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, yang menegaskan keseriusan Pemprov Sulsel membangun ekosistem digital berbasis regulasi dan kolaborasi lintas sektor.
“Transformasi digital adalah bagian dari reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien dan responsif. Sulsel telah menetapkan Peraturan Gubernur dan membentuk Forum Satu Data sebagai bukti komitmen,” kata Jufri.
BACA JUGA:
Pemprov Sulsel Buka Sertifikasi Halal Gratis untuk 2.344 UMKM
Empat narasumber dari lembaga nasional dihadirkan. Direktur Bappenas Dini Maghfira menyampaikan bahwa Satu Data Indonesia adalah fondasi penting perencanaan pembangunan nasional. Sementara Yessi Arnaz Ferari dari Kementerian Kominfo menyoroti pentingnya integrasi aplikasi dan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Isu keamanan data turut menjadi fokus. Mochtarul Huda dari Kominfo menekankan perlunya kombinasi teknologi, prosedur, dan peningkatan literasi masyarakat. Direktur Operasi Sandi BSSN, Arisriyanto, juga menambahkan pentingnya manajemen pengamanan informasi dalam era digital.
Asisten Deputi Kemenko Polhukam, Syaiful Garyadi, mengungkapkan tantangan utama transformasi digital di daerah adalah keterbatasan SDM dan anggaran. Ia menolak konsep mandatory spending untuk sektor informatika, mendorong agar inisiatif tetap berada di tangan kepala daerah.
“Kalau kepala daerah punya visi digital, pasti anggaran Kominfo jadi prioritas. Tidak perlu wajib seperti sektor pendidikan atau kesehatan,” ujarnya.
Rapat juga menyinggung persoalan rekening dorman yang kerap disalahgunakan untuk judi daring. Syaiful menyebut, setelah kebijakan pelaporan oleh PPATK diberlakukan, transaksi judi digital turun hingga 70 persen. Meski begitu, ia menekankan perlunya sosialisasi dan literasi publik yang lebih luas.
Dalam sesi panel, Kepala BPS Sulsel Aryanto, Sekretaris Diskominfo Sultan Rakib, dan perwakilan Bappelitbangda menyoroti pentingnya integrasi data sektoral, kolaborasi antarinstansi, dan penguatan infrastruktur digital di daerah.
Sesi diskusi diwarnai pertanyaan dari peserta daerah terkait pengelolaan data penduduk, keamanan sistem informasi, hingga penerapan sistem digital dalam pelayanan publik.
Indonesia sendiri mencatat kemajuan digital dengan peningkatan E-Government Development Index (EDGI) dari 0,72 pada 2022 menjadi 0,80 di 2024, melonjak dari peringkat 77 ke 64 dunia.
Menutup forum, Sultan Rakib menegaskan bahwa perlindungan data dan peningkatan literasi digital harus menjadi komitmen bersama.
“Melindungi masyarakat dari penyalahgunaan data adalah tanggung jawab kolektif. Butuh sinergi semua pihak,” tegasnya.
Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting bagi Sulsel dalam memperkuat perannya sebagai daerah yang siap menghadapi tantangan transformasi digital nasional secara inklusif, aman, dan berkelanjutan.
