menitindonesia, MAKASSAR – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan agar kepala daerah tidak terlalu banyak mengeluh terkait pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya lebih kreatif dalam mengelola anggaran dengan memangkas pos-pos yang tidak mendesak dan tidak berdampak langsung bagi masyarakat.
“Jadi jangan sampai banyak mengeluh, padahal masih banyak pos yang bisa dihemat. Tolong disisir lagi anggaran yang tidak penting,” kata Bima Arya usai menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintahan Wilayah Sulawesi 2025 di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Jumat (10/10/2025) petang.
Bima menjelaskan, penyesuaian TKD bukan berarti daerah kehilangan kemampuan fiskal, melainkan menjadi momentum untuk mengefisienkan belanja dan menggali potensi ekonomi lokal.
BACA JUGA:
Wamendagri Kumpulkan Kepala Daerah se Sulsel di Kantor Gubernur, Ini yang dibahas!
Ia juga mendorong kepala daerah untuk mengembangkan keunggulan khas daerah sebagai sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ada kampung nelayan, ekonomi kreatif, pariwisata, dan lain-lain. Potensi itu bisa dicocokkan dengan program prioritas pusat,” ujarnya.
Bima menambahkan, daerah juga perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam kerangka pentahelix yakni kerja sama antara pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, dan media agar bisa menjemput peluang pendapatan lain di luar sektor pajak.
“Pendapatan asli daerah jangan hanya bergantung pada pajak. Lihat lokalnya seperti apa. Sidrap misalnya kuat di sektor pangan, daerah lain tentu punya keunggulan sendiri,” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya inovasi dan kerja sama lintas sektor, termasuk dengan perguruan tinggi dan lembaga keuangan.
“Inovasi harus didukung kampus dan sektor swasta. Bisa juga bermitra lewat skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU),” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) Syaharuddin Alrif mengaku tetap berharap pemerintah pusat dapat memberikan relaksasi terhadap pemotongan TKD.
Menurutnya, pemotongan tersebut berpotensi menekan kinerja ekonomi daerah.
“Setelah pengurangan TKD, pertumbuhan ekonomi tentu tidak bisa maksimal,” ujar Syahar.
Ia mengungkapkan, TKD Kabupaten Sidrap dipotong hingga Rp174 miliar pada 2026. Pemotongan juga terjadi di sejumlah daerah lain seperti Pinrang Rp231 miliar, Jeneponto Rp169 miliar, Bantaeng Rp148 miliar, dan Kota Makassar hingga Rp500 miliar.
