Kepala Taruna Ikrar memberikan keterangan pers kepada wartawan terkait pengawasan obat dan pangan. BPOM menegaskan komitmen menjaga mutu dan keamanan produk demi melindungi kesehatan masyarakat.
Oleh: Akbar Endra (Staf Ahli Kepala BPOM RI Bidang Media Sosial dan Humas)
menitindonesia, OPINI — Di tengah derasnya arus informasi dan budaya digital yang memuja popularitas, kerja negara kerap dinilai dari seberapa sering ia muncul di linimasa. Padahal, tidak semua urusan publik layak diukur dengan jumlah tayangan atau sorotan. Ada kerja-kerja yang justru menuntut ketenangan, ketelitian, dan konsistensi—kerja yang dampaknya nyata, meski tidak selalu riuh.
Sebagai staf ahli Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan bidang media sosial dan humas, saya memantau percakapan publik setiap hari. Dari sana terlihat jelas: BPOM kerap viral, tetapi bukan karena mengejar citra. Viralitas itu muncul sebagai konsekuensi dari tindakan negara—penarikan produk berbahaya, penyitaan obat ilegal, dan peringatan pangan bermasalah—yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
Di balik ritme kerja itu, saya menemukan satu model kepemimpinan yang memilih fokus ketimbang panggung. Model yang tidak menjadikan popularitas sebagai tujuan, tetapi menempatkan keselamatan publik sebagai kompas. Itulah cara Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed, Ph.D., memimpin BPOM.
BPOM memang sering menjadi pusat perhatian ketika sebuah penindakan diumumkan. Foto tumpukan barang sitaan, daftar merek yang ditarik, hingga potongan video wawancara media (door stop) dengan media menyebar cepat. Namun yang jarang terlihat adalah proses panjang di belakangnya: pengujian laboratorium, verifikasi data, penelusuran rantai distribusi, hingga pengambilan keputusan yang kerap tidak populer. Inilah wilayah kerja yang sunyi, tetapi menentukan.
Menjaga Ratusan Juta Nyawa
Suatu waktu, Taruna Ikrar pernah menyampaikan kepada saya sebuah kalimat yang melekat kuat: “Di sini, ratusan juta nyawa yang kita jaga.” Memang, ini bukan angka statistik, melainkan manusia—termasuk anak-anak kita—yang harus dilindungi agar tidak mengonsumsi obat dan pangan yang berbahaya. Kalimat itu menjelaskan mengapa kehati-hatian menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan BPOM.
Dalam konteks itulah pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi krusial. MBG bukan hanya program bantuan pangan, melainkan investasi jangka panjang negara untuk kualitas sumber daya manusia. Apa yang dikonsumsi anak-anak hari ini akan menentukan kesehatan dan daya saing generasi mendatang.
Program Presiden Prabowo Subianto tersebut karena itu tidak boleh dinilai dari sisi distribusi dan kuantitas semata. Mutu dan keamanan pangan harus menjadi fondasi. Mandat negara kepada BPOM sesuai Perpres Nomor 115 tahun 2025 tentang MBG, harus dilaksanakan penuh tanggung jawab—pengawasan menyeluruh, konsisten, dan tanpa kompromi pada standar keselamatan.
Taruna Ikrar menegaskan peran BPOM dalam mengawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari pengawasan mutu, keamanan pangan, hingga pencegahan risiko bagi anak-anak sebagai generasi masa depan.
Komitmen itu tidak berhenti pada tataran kebijakan. Di saat banyak orang menikmati waktu libur, Taruna Ikrar justru turun ke daerah. Dalam salah satu kesempatan libur, ia berkunjung ke Pekanbaru, mendatangi langsung Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM setempat. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan seluruh jajaran tetap siaga menjaga mutu dan keamanan pangan selama bulan Ramadhan, sekaligus mengawal pelaksanaan MBG agar berjalan sesuai standar. Tidak ada seremoni, tidak ada panggung. Yang ada adalah kerja lapangan dan penguatan pengawasan.
Bayangkan ritme kerja yang menyertainya. Taruna Ikrar nyaris tak mengenal kata libur. Ketika perhatian publik mereda, kerja pengawasan tetap berjalan. Tidak ada euforia. Yang ada adalah tanggung jawab berkelanjutan atas risiko kesehatan jutaan orang.
Pengawasan obat dan pangan memang bukan pekerjaan yang selalu disukai. Setiap penindakan hampir pasti memunculkan resistensi—dari pelaku usaha, industri, hingga sebagian masyarakat. Godaan untuk melunakkan sikap demi meredam kegaduhan selalu ada. Namun di sektor kesehatan, kompromi kecil dapat berdampak besar.
Di sinilah kepemimpinan diuji. Ketegasan Taruna Ikrar tidak ditampilkan sebagai gaya, melainkan sebagai konsekuensi dari amanat negara. Keputusan diambil berdasarkan data, uji ilmiah, dan prinsip kehati-hatian, bukan pada tekanan opini sesaat. Pendekatan ini mungkin tidak selalu populer, tetapi justru itulah fondasi kepercayaan publik.
Dalam kepemimpinan ini, figur tidak diletakkan di depan. Yang dikedepankan adalah institusi. Kepala BPOM hadir ketika perlu, berbicara secukupnya, lalu kembali bekerja. Yang dijaga bukan citra personal, melainkan kredibilitas sistem.
Dari pengalaman memantau percakapan publik setiap hari, saya menarik satu pelajaran: di era ketika popularitas sering disamakan dengan kinerja, negara membutuhkan pejabat yang tidak tergoda oleh viralitas. Lembaga yang mampu tetap tenang, rasional, dan konsisten, meski bekerja di bawah tekanan opini.
BPOM boleh viral ketika keselamatan publik dipertaruhkan. Namun negara tidak boleh menjadikan viralitas sebagai ukuran keberhasilan. Dalam urusan obat, pangan, dan gizi anak bangsa, yang dibutuhkan bukan sorak-sorai, melainkan keputusan yang benar—dan keberanian untuk menjalankannya dengan penuh tanggung jawab.
Pada akhirnya, kepemimpinan publik bukan soal siapa paling terlihat, tetapi siapa paling setia menjaga amanat. Di balik keputusan yang sunyi, jam kerja yang tak mengenal libur, dan ketegasan yang kerap disalahpahami, ada tanggung jawab besar yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata: memastikan negara hadir melindungi warganya, terutama mereka yang paling rentan. Ketika keselamatan anak-anak dan masa depan generasi dipertaruhkan, bekerja dengan tenang, konsisten, dan penuh tanggung jawab bukanlah pilihan—melainkan keharusan. Dan sering kali, kerja seperti itulah yang justru paling jujur mencerminkan arti pengabdian. (*)
