menitindonesia, MAROS – Ketua DPRD Kabupaten Maros, Muh. Gemilang Pagessa, turun langsung menemui ratusan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Kawal Amanat Reformasi (AKAR) di halaman Kantor DPRD Maros, Rabu (24/6/2026).
Massa yang berasal dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Maros dan SAPMA Pemuda Pancasila Kabupaten Maros itu tiba di DPRD setelah melakukan long march dari Kantor Bupati Maros sambil membawa sedikitnya 10 tuntutan terkait persoalan nasional maupun daerah.
Di hadapan demonstran, Gemilang menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi yang dilakukan secara terbuka dan demokratis. Ia menegaskan DPRD Maros akan menindaklanjuti seluruh tuntutan yang disampaikan massa.
“Kami menerima seluruh aspirasi yang disampaikan adik-adik mahasiswa dan pemuda. DPRD Maros berkomitmen mengawal setiap persoalan yang menjadi kepentingan masyarakat, termasuk isu pendidikan dan dugaan aktivitas tambang ilegal yang menjadi perhatian hari ini,” kata Gemilang.
BACA JUGA:
Libatkan Satpol PP, DPRD Maros Kebut Ranperda Ketertiban Umum
Ia menegaskan DPRD akan berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan berbagai persoalan yang diangkat dalam aksi tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kami akan segera memanggil pihak-pihak terkait untuk secepatnya mungkin membahas persoalan yang diusung oleh teman-teman khususnya isu daerah,” lanjuntya.
Sebelumnya, ratusan massa AKAR menggelar aksi unjuk rasa dengan mengangkat sejumlah isu strategis nasional, mulai dari evaluasi Kabinet Merah Putih, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kinerja Badan Gizi Nasional (BGN), pengelolaan sumber daya alam, hingga implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Selain itu, demonstran juga menyoroti sejumlah persoalan daerah yang dinilai mendesak untuk segera ditangani. Di antaranya maraknya aktivitas tambang ilegal, polemik mutasi guru, pemerataan tenaga pendidik, serta perlindungan hak-hak guru di Kabupaten Maros.
Aksi sempat menyita perhatian warga ketika massa menghentikan rombongan kendaraan KDMP yang melintas di depan Kantor Bupati Maros. Kendaraan tersebut kemudian ikut berada dalam iring-iringan massa menuju Kantor DPRD sebagai simbol penyampaian aspirasi terkait program yang menjadi salah satu tuntutan demonstran.
Setibanya di DPRD, massa diterima langsung oleh Ketua DPRD Maros bersama perwakilan Pemerintah Kabupaten Maros untuk berdialog dan menyampaikan tuntutan secara resmi.
Ketua PC PMII Maros, M. Alif Al Isra, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk komitmen mahasiswa dan pemuda dalam mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak kepada masyarakat.
“Gerakan ini adalah bentuk tanggung jawab moral untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan rakyat,” ujarnya.
Senada, Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Maros, Ahmad Takbir Abadi, menegaskan bahwa persoalan tambang ilegal dan mutasi guru membutuhkan langkah konkret dari pemerintah daerah.
“Generasi muda memiliki tanggung jawab untuk terus mengingatkan pemerintah agar tetap berjalan sesuai amanat reformasi dan kepentingan masyarakat luas,” sebutnya.
