DPRD Maros Minta Tunda Kenaikan Tarif Parkir di Bandara Sultan Hasanuddin

Anggota Komisi II DPRD Maros, Amril. (Foto: Ist)
menitindonesia, MAROS – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Maros Amril, menyoroti kenaikan tarif parkir di Bandara Sultan Hasanuddin di Maros, selain terlalu tinggi juga dilakukan sangat tergesa-gesa.
“Kami tidak mempermasalahkan kalau mau naikkan tarif parkir, tapi jangan tergesa-gesa. Ada apa dilakukan tergesa-gesa, tarif  langsung naik sementara fasilitas parkiran belum selesai,” kata Amril di Maros, Rabu (21/4/2021).
Adapun kenaikan tarif parkir yang dinilai memberatkan masyarakat itu, yakni roda 2 dari Rp3000 menjadi Rp5000 per 1 jam pertama, dan selanjutnya dikenakan tarif progresif. Untuk Roda 4 dari Rp6000 menjadi Rp10000 per 1 jam pertama dan selanjutnya dikenakan tarif progresif.
Kenaikan tarif parkir kendaraan bermotor di Bandara tersebut, menurut Amril, tidak seharusnya dilakukan oleh PT AP I karena fasilitas parkir di area Bandara belum memadai dan masih dalam proses pembangunan.
“Kami sarankan PT Angkasa Pura I ini tidak seperti perusahaan liar, agar lebih tertib sedikit dalam mengelolah kebijakan. Kan seharusnya kalau mau naikkan tarif parkir, apalagi kenaikan tarif ini terkait langsung dengan masyarakat, mestinya pimpinan PT AP I bicara dengan pemerintah daerah setempat, yakni Maros dan DPRD. Jangan cuman bentang spanduk di toll gate bandara lalu merasa sudah sosialisasi. Itu namanya ngakali,” ujar legislator Fraksi PAN itu.
Amril juga mengingatkan PT AP I, agar mempertimbangkan jika menaikkan tarif adalah karyawan dan para pekerja di bandara. Dalam sehari mereka akan parkir kendaraan minimal 10 jam. Jika tarif parkir mahal, kata dia, gaji pekerja di terminal bandara habis mereka pakai untuk biaya parkir kendaraannya saja.
“Ini yang harus jadi pertimbangannya bagaimana pekerja dan karyawan di terminal bandara? Jangan terkesan menaikkan tarif parkir karena mau mengesankan PAD Parkir Bandara ke Maros tidak berkurang nilainya, sementara pajaknya dikurangi jadi 20 persen. Kalau niatnya seperti itu, sudah salah besar,” kata Amril.
Dia juga menyayangkan keluarnya SK Bupati Maros yang terbit pada bulan Januari 2021 yang memberikan kompensasi keringanan pajak parkir di bawah nilai pajak yang diatur dalam Perda Nomor 6 tahun 2010 tentang Pajak Parkir.
“Kalau SK Bupati ini dipakai jadi alasan memungut pajak parkir di bawah nilai yang ditetapkan oleh Perda Pajak Parkir, kami pertanyakan, jangan sampai ada oknum di BPKD (keuangan)  Maros yang coba cawe-cawe demi uang kecil, tapi menghilangkan miliaran Pendapatan Maros,” ucap Amril.
Sementara, Anggota Komisi II DPRD Maros H Muhammad Rusdi Rasyid yang juga ditemui di Warkop usai berbuka puasa (20/4), membenarkan pendapat rekannya itu mengenai pajak parkir yang tidak boleh diturunkan.
“Saya sudah ingatkan ke Pimpinan PT AP I waktu mereka temui kami di Bandara, supaya jangan pakai SK Bupati yang mengubah isi Perda, itu SK cacat yang hukum. Kalau diikuti  acuan membayar pajak, maka pasti jadi temuan BPK RI karena bertentangan dengan aturan hukum, yakni Perda yang derajatnya lebih tinggi dari SK Bupati,” kata Rusdi. (roma)


TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini