Desak NasDem Keluar dari Koalisi Pemerintah, Surya Paloh Sindir Hasto Kristiyanto Tak Dewasa Berpolitik

Ketua Umum NasDem, Drs Surya Darma Paloh. (ist)
menitindonesia, JAKARTA – Desakan agar Partai NasDem keluar dari partai koalisi pemerintah mencuat sejak koalisi perubahan dibentuk oleh NasDem bersama dua partai oposisi, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera untuk mendukung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden (Capres) pada Pemilu 2024 mendatang.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, menyinggung soal etika politik dalam pemerintahan. Di beberapa kesempatan, Hasto juga mempersilahkan NasDem meninggalkan koalisi partai pendukung pemerintah karena telah menentukan pilihan politiknya sendiri. “Ibarat bendera belanda, birunya kita lepas, jadi sisa dua warna, merah putih,” katanya.
BACA JUGA:
Beberkan Hasil Pertemuannya dengan Jokowi, Surya Paloh: Dia Mau Tahu Siapa Cawapres Anies
Ditanya terkait sindiran Hasto itu, Ketua Umum Partai NasDem, Drs Surya Darma Paloh atau Surya Paloh, mengatakan pihak-pihak yang meminta NasDem keluar dari koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin karena beda pilihan politik di Pilpres 2024, belum matang dalam berpolitik dan berdemokrasi.
“Ini belum matang dia berpolitik dan berdemokrasi, tidak apa-apa. Nah, itu bagian dari resiko yang harus diterima NasDem,” kata Surya Paloh saat ditemui wartawan di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta, Selasa (18/7/2023).
BACA JUGA:
Buka Rakor Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa, Pj Sekprov Sulsel: Berdayakan Penyedia Lokal
Menurut Surya, mestinya dukungan NasDem kepada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf tidak dikaitkan dengan pilihan politik NasDem menyongsong Pilpres 2024. “NasDem akan tetap konsisten mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf hingga selesai melaksanakan amanatnya sebagai presiden dan wakil hingga 2024,” ujar Surya Paloh.
Dia juga menegaskan bahwa pilihan politik yang berbeda tidak mengurangi sikap partainya mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. “Toh Presiden Jokowi tak bisa lagi terpilih untuk yang ketiga kalinya. Kalan ada kan Mahkamah Konstitusi memungkinkan, ngapain susah-susah mencari presiden yang lain. Jokowi saja. Konstitusi kita tidak memungkinkan ini,” pungkas dia. (AE)