Hilirisasi Nikel Jokowi Untungkan AS, Luhut: Amerika Lebih Mudah Akses Suplai Lithium Baterai dari Indonesia

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. (ist)

menitindonesia, JAKARTA – Larangan ekspor nikel yang dilakukan pemerintah Indonesia, dianggap secara tidak langsung justru menguntungkan Amerika Serikat (AS).
Hal itu dikemukakan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsa Panjaitan kepada jurnalis The New York Times, Peter Goodman di kediamannya, beberapa waktu lalu. “AS dan negara maju lainnya dapat lebih mudah mengakses suplai material lithium baterai dari Indonesia,” kata Luhut, dikutip di Jakarta, Sabtu (22/7/2023).
BACA JUGA:
KPK Dalami Aliran Uang Korupsi Tukin Kementerian ESDM Hingga ke Pihak Ketiga
Diketahui, Lithium merupakan hasil olahan nikel yang menjadi bahan baku pembuatan baterai. Adapun Indonesia disebut sebagai salah satu negara yang berhasil menerapkan teknologi high pressure acid leaching (HPAL) untuk pengolahan nikel kadar rendah menjadi bahan lithium baterai.
Picsart 23 07 22 12 55 19 217 scaled e1690001774539
Pulau Obi di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, merupakan merupakan kawasan yang memiliki deposit nikel terbesar di Indonesia. (ist)
“Larangan ekspor nikel yang diberlakukan Indonesia harus dipahami, ini mempermudah Amerika dan negara lainnya untuk mendapatkan akses terhadap suplai materian lithium baterai dari nikel,” ujar Luhut.
BACA JUGA:
Hubungan Jokowi dan Surya Paloh Cair, Luhut: Keduanya Seperti Adik dan Kakak
Luhut mengaku telah meminta untuk melihat beberapa fakta yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah Indonesia. Menurut Luhut, sesuai laporan dan data yang dia miliki, nilai rata-rata tingkat inflasi Indonesia sejak kepemimpinan Presiden Jokowi, selalu berada di bawah angkat 4 persen. “Inilah salah satunya manfaat program hilirisasi industri di Indonesia, yaitu berkonstribusi menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan,” ujarnya.
Namun, Luhut mengatakan, masih banyak negara gagal paham dengan kebijakan hilirisasi yang dijalankan Indonesia saat ini. Sehingga, dia menganggap wajar jika banyak tantangan dan protes terhadap kebijakan hilirisasi tersebut, terutama dari IMF dan Uni Eropa. “Untung Indonesia punya presiden (Jokowi) yang tidak gentar terhadap setiap tantangan yang hadir di masa depan,” ucap dia.
Yang pasti, ujar Luhut, kebijakan hilirisasi Presiden Jokowi menjadi penyemangat bagi bangsa Indonesia untuk melindungi hak atas pengelolaan sumber daya alam secara berdikari (berdiri di atas kaki sendiri). “Ini tanda baik Indonesia akan jadi negara maju 2045 nanti,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengklaim sebelum kebijakan larangan ekspor bijih nikel ini, nilai perdagangan yang diraih Indonesia dari penjualan produk tersebut hanya Rp17 trilun saja. Setelah larangan ekspor berlaku dan nikel diolah di dalam negeri, nilai ekspor dari bahan mentah itu melonjak 19 kali lipat: dari Rp17 triliun menjadi Rp326 triliun. (AE)