Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin beri keterangan usai rapat anggaran RAPBN 2026 di DPR, bahas tambahan anggaran Kemenhan Rp184 triliun untuk alutsista dan kesejahteraan prajurit.
Sjafrie Minta Tambahan Rp17 Triliun untuk Kemenhan, Setengahnya untuk Gaji Prajurit
menitindonesia, JAKARTA — Kementerian Pertahanan (Kemenhan) kembali menyodorkan angka fantastis dalam pembahasan RAPBN 2026: Rp184 triliun. Tambahan anggaran sebesar Rp17 triliun dari pagu indikatif yang telah ditetapkan Kemenkeu sebelumnya itu diajukan langsung oleh Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, dalam rapat tertutup Komisi I DPR RI, Rabu (9/7/2025).
“Saya tadi bilang kita butuh Rp184 triliun,” ujar Sjafrie singkat kepada wartawan di kompleks parlemen usai rapat.
Permintaan itu menambah daftar sorotan terhadap lonjakan anggaran pertahanan dalam beberapa tahun terakhir. Namun bagi Sjafrie, soal kedaulatan tidak bisa ditakar dengan kalkulasi ekonomi semata.
“Ini tidak bisa kita bandingkan dengan membeli sesuatu peralatan militer. Ini sangat mahal untuk menjalin kedaulatan negara,” tegasnya.
Setengah Anggaran untuk Gaji, Bukan Alutsista
Menariknya, dari total anggaran Rp184 triliun yang diajukan, setengahnya dialokasikan untuk belanja pegawai. Mulai dari tamtama hingga perwira, kesejahteraan prajurit menjadi perhatian utama. Sisanya digunakan untuk belanja modal, termasuk pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) yang menurut Sjafrie masih jauh dari kata ideal.
“Belanja pegawai sekarang itu sudah 50 persen. Sedangkan belanja modal untuk alutsista masih setengahnya. Padahal kita butuh alutsista besar, tapi anggarannya kecil,” ungkapnya.
Kementerian Keuangan sebelumnya hanya menetapkan pagu indikatif Rp167,4 triliun untuk Kemenhan. Angka ini sudah menjadikan Kemenhan sebagai kementerian dengan anggaran terbesar kedua di RAPBN 2026, setelah Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengelola program makan bergizi gratis senilai Rp217,8 triliun.
Sementara di posisi ketiga ada Polri dengan anggaran Rp109,6 triliun.
Kritik dan Catatan Publik
Permintaan anggaran jumbo ini muncul di tengah banyak sorotan publik terhadap efisiensi dan transparansi penggunaan dana pertahanan. Belum lagi, isu-isu lain seperti kebocoran data 700 ribu orang yang diduga berasal dari server Kemenhan, menjadi alarm akan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja lembaga strategis ini.
Di tengah wacana reformasi pertahanan dan ancaman geopolitik kawasan, pertanyaan publik pun mengemuka: Apakah lonjakan anggaran pertahanan benar-benar untuk kedaulatan, atau justru untuk kepentingan lain yang belum diungkap ke publik?
