Hasbi Lodang bersama Presiden Joko Widodo, sama-sama mengangap survei penting dalam suatu kontestasi demokrasi. (Foto: Istimewa)
Pentingnya Survei di Pilkada – Ada yang menganggap survei di Pilkada telah merusak demokrasi. Pernyataan itu, ditentang aktifis pro-demokrasi, Hasbi Lodang. “Yang anggap survei merusak demokrasi, mungkin belum tuntas pendidikannya,” kata Hasbi.
menitindonesia, MAKASSAR – Akademisi dari Unhas, Andi Ali Armunanto, merelease pernyataan kontoversial yang mengesankan bahwa survei yang dilakukan kandidat di Pilkada, telah merusak demokrasi. Armunanto mencemaskan, release hasil survei yuang dilakukan konsultan (lembaga survei) sebagai kerawanan politik yang berpotensi menimbulkan konflik.
Pernyataan tersebut, ditanggapi oleh aktifis pro demokrasi, Hasbi Lodang, sebagai pendapat yang tidak logis jika diungkapkan seorang yang mengaku dirinya akademisi. Dia mengaku miris membaca pendapat yang menurutnya sangat keliru itu.
“Saya kira pendapat yang menganggap survei di Pilkada bisa merusak demokrasi adalah pendapat orang yang belum tuntas pendidikannya,” kata Hasbi.
Menurut Alumni Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin itu, manfaat dari survei di Pilkada itu, sangat penting untuk mengetahui seberapa luas pemilih mengenal kandidat.
“Dalam Pilkada langsung, popularitas adalah modal dasar yang harus dipunyai oleh seorang kandidat. Survei berguna untuk mengukur sejauh mana tingkat pengenalan publik terhadap kandidat. Bagaimana tingkat kesukaan publik terhadap kandidat? Faktor apa saja yang disukai dan tidak disukai dari seorang kandidat? Bagaimana perbandingan popularitas seorang kandidat dibandingkan kandidat lain, kapan kandidat mendapat dukungan kuat dan kapan melemah,” kata Hasbi.
Di Pilkada Makassar, kata dia, adanya release survei tak hanya penting bagi kandidat, juga penting diketahui masyarakat, untuk menjadi alat ukur terhadap capaian sosialisasi yang dilakukan selama masa kampanye Pilkada. “Informasi survei, juga sangat bermanfaat untuk diketahui oleh masyarakat umum,” ucap Hasbi.
Dia juga mengungkapkan, dari beberapa survei yang dia baca terkait Pilkada di Makassar, menurutnya, salah satu manfaat dari survei di Pilkada Makassar, ialah masyarakat bisa mengetahui apakah walikota sebelumnya dianggap sukses atau gagal? Kalau sukses atau gagal, apa sebabnya? Apakah pemilih puas atau tidak puas dengan berbagai kebijakan pembangunan yang telah dibuat di masa walikota sebelumnya? Mana kebijakan yang pemilih ingin teruskan atau hentikan?
Dia mengungkapkan, fakta yang ditemukannya setelah membaca hasil survei –dari berbagai lembaga survei– warga banyak yang tidak puas atas kinerja walikota Makassar sebelumnya. Dalam survei, kata dia, terungkap banyak warga yang kecewa karena masalah banjir tidak teratasi, jalanan sumpek, sistim tata ruang kacau balau, banyak pejabat pemkot dipidana korupsi, pelayanan berbelit-belit dan sarat pungli.
“Sistim birokrasi dan manajemen penempatan pegawai juga terdeteksi tidak profesional. Semua itu, terekam dalam survei, dan terungkap dari responden yang sengaja dipilih dari berbagai latar belakang. Ini penting diketahui supaya bisa diperbaiki,” ujar Hasbi.
Lanjut, dia bilang, indikator ketidakpuasan warga kepada pemerintahan sebelumnya bisa diukur lewat survei, dan datanya bisa disajikan dengan persentase grafik, berapa prosentase angka yang puas dan angka yang tidak puas. Dalam sistim demokrasi, kata Hasbi, justru survei sangat diperlukan sebagai tolak ukur.
“Survei dilakukan di setiap pesta demokrasi, baik di Amerika maupun di Indonesia. Karena kandidat harus mengetahui positioningnya dalam mengikuti kontestasi pemilihan langsung. Kalau ada politisi yang tidak mempercayai survei, bisa dipastikan itu politisi gagap,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Roda Tiga Konsultan (RTK), Muhammad Taufiq, mengatakan bahwa rilis survei merupakan hal yang biasa, laiknya stadium generale ataupun seminar hasil penelitian pada umumnya.
“Justru saya heran jika ada yang alergi dengan hal itu. Dalam demokrasi modern data survei memiliki peran penting. Dan tentunya hal ini sama sekali tidak melanggar aturan,” kata Taufiq.
Terkait lembaganya yang mendapat sorotan pasca merelease hasil surveinya, menurut Taufiq, RTK adalah lembaga yang terasosiasi Persepi (Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia). “Saya sangat menyayangkan adanya tudingan kepada kami sebagai lembaga yang tidak kredibel,” kata Taufiq.
Ia juga bilang, RTK tidak pernah mengklaim adanya kemenangan pada salah satu kontestan dalam surveinya. “Yang ada penyajian data trend elektabilitas Paslon,” jelas Taufiq. #adezakaria
