DPR Amerika Serikat Gaduh, Ada Apa, Mr. Biden?

Foto: Suasana rapat di DPR Amerika Serikat. (ist)
menitindonesia, JAKARTA – DPR Amerika Serikat (AS) sedang gaduh. AS terancam mengalami shutdown. Hal ini dikarenakan dinamika di Kongres AS, terkait internal Partai Republik.
Dari pantauan melalui media setempat, perdebatan anggaran antara kubu Ketua DPR dari Republik, Kevin McCarthy, dengan kelompok sayap kanan dari partai yang sama menjadi penyebab. Perdebatan pun ikut menyeret Senat, yang saat ini dikuasai Partai Demokrat.
BACA JUGA:
KPK Tahan Kuncoro Wibowo, Tersangka Kasus Korupsi Beras Bansos
Senat sejauh ini bertahan pada anggaran belanja diskresi sebesar US$ 1,59 triliun yang disetujui oleh McCarthy dan Presiden Joe Biden. Namun anggota konservatif garis keras di DPR mendorong pemotongan anggaran di bawah apa yang disetujui oleh figur-figur top mereka.
BACA JUGA:
Pengeloaan Limbah Domestik, Dinas PU Makassar Siap Kolaborasi PDAM
IMG 20230919 WA0001
Foto: Ketua DPRD Amerika Serikat, Kevin McCarthy.

Perdebatan Anggaran

Untuk mengatasi shutdown akibat perdebatan anggaran ini, Anggota DPR dari Partai Republik mengeluarkan rancangan undang-undang yang akan tetap mendanai pemerintah hingga 31 Oktober. Namun, laporan Reuters menyebut ada pemotongan belanja dalam negeri di beberapa lembaga negara hingga 8%.
“Anggota DPR dari Partai Republik mengeluarkan rancangan undang-undang tersebut setelah adanya kesepakatan tentatif antara kelompok sayap kanan Freedom Caucus dan kelompok sayap kanan Main Street Caucus,” kata seorang sumber dikutip Minggu (17/9/2023).
BACA JUGA:
TP PKK Kota Baubau Belajar Cara Sejahterakan Masyarakat di Makassar
McCarthy sendiri telah mendorong rekan-rekan Republiknya untuk menekan kesepakatan anggaran di DPR. Pasalnya, Senat yang dipimpin Partai Demokrat bisa berbuat lebih banyak untuk mempercepat penutupan pemerintahan pada akhir September.
“Ini akan memberi kekuatan pada Biden. Itu tidak akan membayar pasukan kita. Itu tidak akan membayar agen perbatasan kami. Lebih banyak orang akan datang. Saya sebenarnya ingin mencapai sesuatu,” tambahnya.
Ia juga telah mengadakan diskusi tertutup selama akhir pekan guna mengatasi hambatan kelompok garis keras konservatif terhadap undang-undang belanja negara. Diketahui, kelompok sayap kanan menginginkan jaminan bahwa undang-undang tersebut akan mencakup pemotongan belanja negara yang besar, serta prioritas kebijakan konservatif termasuk ketentuan terkait keamanan perbatasan yang lebih ketat. (*)