menitindonesia, JAKARTA – Wakil Ketua Komite II DPD RI, Andi Waris Halid, yang merupakan senator terpilih dari Dapil Sulawesi Selatan, menutup tahun 2024 dengan komitmen kuat memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Papua Selatan dan mendorong pemekaran Bone Selatan sebagai kabupaten baru di Sulawesi Selatan. Melalui berbagai dialog dan kunjungan kerja, Waris Halid menegaskan peran DPD RI sebagai jembatan aspirasi masyarakat daerah ke tingkat nasional.
Aspirasi Masyarakat Adat Papua: Tolak Proyek Strategis Nasional (PSN)
Dalam kunjungan kerja pada 2 Desember 2024, Andi Waris Halid bersama rombongan Komite II DPD RI bertemu dengan masyarakat adat suku Malind, Maklew, Khimaima, dan Yei di Auditorium Kantor Bupati Merauke. Pertemuan ini dihadiri pejabat daerah, perwakilan Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, Kementerian ATR/BPN, serta organisasi masyarakat sipil.
BACA JUGA:
Label Unesco Global Geopark Maros-Pangkep Tak Dilirik Wisatawan, Benarkah?
Masyarakat adat yang tergabung dalam Solidaritas Merauke Bersatu menyatakan penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, yang meliputi pengembangan pangan dan energi di atas 2 juta hektare lahan ulayat. Mereka menilai proyek ini mengancam hak-hak adat dan kelestarian lingkungan.
Teddy Wakum dan Simon Balagaize, perwakilan masyarakat, mendesak pemerintah untuk menghentikan proyek tersebut.
“Kami meminta Wakil Ketua Komite II DPD RI Andi Waris Halid untuk memperjuangkan keadilan dan melindungi hak-hak dasar kami,” ujar Teddy Wakum.
Menanggapi aspirasi tersebut, Waris Halid menegaskan bahwa DPD RI akan mengawal persoalan ini melalui rapat dengan kementerian terkait dan akan memastikan solusi yang berpihak pada masyarakat adat.
“Kami memahami keresahan masyarakat. Pembangunan harus memperhatikan hak-hak adat dan keberlanjutan lingkungan. DPD RI akan menjadi jembatan aspirasi demi mencari solusi yang adil,” tegas Waris Halid.
Pemekaran Bone Selatan: Perjuangan untuk Pemerataan Pembangunan
Selain mengawal isu hak ulayat Papua Selatan, Andi Waris Halid juga menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan pemekaran Bone Selatan sebagai kabupaten baru di Sulawesi Selatan.
Menurutnya, pemekaran Bone Selatan sudah memenuhi seluruh persyaratan administratif dan teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah pusat untuk segera merealisasikan pemekaran tersebut.
BACA JUGA:
Garuda Asta Cita Dukung Wacana Pilkada Lewat DPRD, Solusi Tekan Politik Uang dan Korupsi
“Tidak ada alasan lagi bagi pemerintah menunda pemekaran Bone Selatan. Semua syarat sudah terpenuhi. Ini demi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Waris Halid.
Dia menambahkan bahwa pemekaran Bone Selatan akan membuka peluang ekonomi baru dan mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah tersebut.
Komitmen Waris Halid: Membela Hak Daerah dan Memperkuat Demokrasi
Sebagai senator yang terpilih dari Sulawesi Selatan, Andi Waris Halid telah membuktikan komitmennya dalam membela hak-hak daerah. Mulai dari isu hak ulayat masyarakat adat Papua hingga pemekaran wilayah di Sulawesi Selatan, Waris Halid terus memperjuangkan aspirasi rakyat di tingkat nasional.
“Kami di DPD RI berkomitmen memperjuangkan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan. Baik di Papua Selatan maupun di Sulawesi Selatan, kepentingan masyarakat adalah prioritas utama,” pungkas Waris Halid.
Catatan Akhir Tahun: Harapan untuk 2025
Sepanjang 2024, Andi Waris Halid telah membuktikan perannya sebagai wakil daerah yang proaktif dalam memperjuangkan keadilan sosial, perlindungan hak-hak adat, dan pemerataan pembangunan.
Memasuki tahun 2025, ia menegaskan akan terus mendorong penghormatan terhadap hak ulayat masyarakat adat Papua Selatan, penyelesaian isu pemekaran Bone Selatan, dan pembangunan daerah berbasis kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan.
“Tidak ada pembangunan yang boleh mengabaikan hak masyarakat. DPD RI akan terus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi daerah,” tegas Waris Halid.
(akbar endra – AE)
