Bupati Chaidir Syam Instruksikan BPBD: Tangki Air untuk Warga Terdampak Kekeringan

Bupati Maros, Chaidir Syam, memberikan keterangan kepada wartawan usai melepas distribusi tangki air bersih di kantor BPBD Maros, Kamis (18/9/2025).
  • Kemarau berkepanjangan membuat ribuan warga Maros kesulitan air bersih. BPBD turun tangan menyalurkan bantuan 12 tangki per hari.
menitindonesia, MAROS – Musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Maros sejak Agustus 2025 mulai menimbulkan dampak serius. Persediaan air baku PDAM semakin terbatas karena harus berbagi suplai dengan Kota Makassar, yang sebagian besar bersumber dari Bendungan Lekopaccing.
BACA JUGA:
Satresnarkoba Polres Maros Bongkar Jaringan Sabu Lewat Instagram, 51 Gram Disita
Kondisi itu membuat krisis air bersih kian meluas. Jika sebelumnya hanya melanda daerah pesisir yang memang setiap tahun langganan kekeringan seperti Kecamatan Bontoa, Lau, Maros Baru, dan Marusu, kini sudah menjalar hingga delapan kecamatan lain. Wilayah yang terdampak meliputi Turikale (ibukota kabupaten), Mandai, Tanralili, serta sebagian Kecamatan Bantimurung bagian utara.

Instruksi Bupati: Turunkan Tangki Air

Menyikapi krisis ini, Bupati Maros, AS Chaidir Syam, langsung menginstruksikan BPBD Maros untuk melakukan langkah nyata di lapangan. Setiap hari, sedikitnya 12 tangki air bersih disalurkan untuk masyarakat terdampak.
“Kami berusaha mengurangi beban warga yang selama ini hanya mengandalkan tadah hujan atau harus membeli air dari pedagang keliling,” kata Chaidir saat melepas distribusi tangki di Lapangan BPBD Maros.
BACA JUGA:
Sengketa Lahan Antang, Pemkot Makassar Siap Tempuh Jalur Hukum Berikutnya
Warga pun merasa sangat terbantu. Bahkan, ada sebagian masyarakat yang terpaksa memanfaatkan air empang untuk kebutuhan mencuci non-konsumsi. “Kami berterima kasih kepada Pak Bupati dan BPBD. Setidaknya kebutuhan mendesak bisa sedikit terpenuhi,” ujar salah satu warga di Kecamatan Bontoa.

Status Tanggap Darurat Mengintai

Kepala BPBD Maros, Toadeng, menyebut pihaknya sedang berkoordinasi dengan BMKG untuk menetapkan Status Tanggap Darurat Kekeringan bila kondisi kemarau terus berkepanjangan. Status ini penting sebagai dasar intervensi lebih masif dalam penyaluran air bersih.
“Kalau status darurat ditetapkan, maka bantuan bisa diperluas hingga mencakup seluruh masyarakat terdampak,” jelasnya.
Berdasarkan data BPBD, pada 2024 terdapat 10 kecamatan yang terpapar kekeringan. Kondisi terparah terjadi pada 2023, ketika hampir seluruh dari 14 kecamatan di Kabupaten Maros mengalami krisis air bersih.
Meski bantuan tangki air membawa sedikit kelegaan, masyarakat berharap ada solusi permanen. Peningkatan infrastruktur penyediaan air baku dan alternatif sumber air baru dinilai mendesak agar setiap musim kemarau, warga Maros tidak lagi jadi langganan krisis air bersih. (asrul nurdin)