menitindonesia, JAKARTA – Tudingan Agung Laksono yang menyebut organisasi PMI belakangan ini berseberangan dengan pemerintah, dibantah oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.
Pratikno mengatakan, pemerintah selama ini sangat terbantu dengan kehadiran PMI. Sehingga dia berharap PMI tetap solid dan tidak terbelah.
“Pemerintah selama ini sangat terbantu dengan kehadiran PMI. Pemerintah ingin terus bekerjasama dengan PMI. Jadi pemerintah ingin PMI tetap solid,” kata Pratikno di Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Menkes Bantah Dukung Agung Laksono
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membantah jika dirinya ikut mendukung Agung Laksono maju sebagai ketua umum PMI menggantikan Jusuf Kalla. Budi mengatakan, PMI adalah organisasi mandiri dan sangat menghargai ketua umum PMI, Jusuf Kalla.
“PMI adalah mitra kerja Kemenkes. Ini organisasi mandiri. Kami tidak boleh campur organisasi di luar,” ujar Budi saat dikonfirmasi di Istana Negara, tadi.
Dia menegaskan, tidak pernah ikut campur dinamika yang ada di PMI dan dia mengaku sangat menghargai PMI selama ini. “Menteri tidak bisa memilih ketum PMI. Ketua dipilih oleh utusan PMI di berbagai wilayah lewat Munas. Ini urusan PMI, bukan urusan Menkes,” ujar Budi.
Munas Tandingan versi Agung Laksono
Sebelumnya, Agung Laksono tidak memenuhi syarat dukungan 20 persen untuk menjadi calon ketua umum PMI pada Munas ke XXVI yang digelar di Hotel Sahid, jakarta, Senin (9/12), kemarin. Sehingga satu-satunya calon yang memenuhi syarat hanya Jusuf Kalla. Sehingga Munas menetapkan JK kembali menjadi ketua umum untuk periode keempatnya, 2024-2029.
Keputusan Munas itu ditentang oleh Agung Laksono dengan membuat Munas tandingan–seperti yang pernah dilakukannya saat dikalah bertarung oleh Aburizal Bakrie menjadi ketua umum Golkar. Padsa Munas tandingan itu, Agung menunjuk dirinya sebagai ketua umum PMI.
Ketua Umum PMI 2024-2029 Jusuf Kalla pun melaporkan Agung Laksono ke kepolisian setelah Agung menggelar Munas PMI tandingan. JK menilai tindakan Agung tersebut ilegal dan merupakan pengkhianatan.
Namun Agung tidak memperdulikannya. Dia menganggap dualisme kepengurusan di PMI bukan peroalan pidana, melainkan masalah organisasi. “Ini bukan kriminal, tapi masalah organisasi,” kata dia di Hotel Menara Peninsula, Senin (9/12), kemarin.
